KEDIRI – Rencananya ada sekitar 7 ribu pedagang di Kabupaten Kediri dan 4.500 pedagang yang telah terdata dalam BPJS Ketenagakerjaan Kediri untuk dapat dikolaborasikan dengan pemerintah daerah guna bisa mendapatkan program jaminan ketenagakerjaan yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan.
Menurut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kediri, Suharno Abidin menegaskan pihaknya sudah mengkomunikasikan hal ini kepada OPD atau SKPD yang ada di Pemerintah Kota Kediri dan kabupaten Kediri atas program yang dimilikinya.
Dimana orang yang bekerja, terutama bukan penerima upah bisa mendapatkan perlindungan dari negara berupa program BPJS Ketenagakerjaan. Pada intinya, nanti ada penguatan dana bagi mereka supaya mereka dapat hak perlindungan.
Lebih lanjut, Kepala BPJS Ketenagakerjaan mengungkapkan agar rencana tersebut terwujud, BPJS Ketenagakerjaan dalam waktu dekat akan mengadakan pertemuan melalui forum Group Discussion dengan seluruh SKPD, serta melibatkan Bupati dan Wali Kota.
Tambah Suharno Abidin, selama ini pedagang yang berusaha sendiri sebagai warga kota mau pun warga kabupaten tidak ada jaminan apa-apa. Sehingga kalau sifatnya bantuan sosial atau hibah itu hanya sementara, berbeda dengan program yang dapat dipilih dalam jaminan BPJS Ketenagakerjaan. Untuk jangka panjang, pedagang adalah tulang punggung keluarga dan mereka benar-benar ada yang menjamin. Kalau terjadi musibah, ada yang menyantuni dan itu kembali ke pemerintah daerah yang akan memberikan santunan melalui BPJS Ketenagakerjaan.
Rencananya, program ini akan direalisasikan pada tahun 2023 mendatang. Sekedar diketahui, anggota kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan Kediri saat ini mencapai lebih dari 230 ribu dan ini akan bertumbuh terus ke depannya. Di tahun 2023 akan lebih luar biasa lagi peningkatanya, kenaikannya 45%.
