KEDIRI, MADUTV – Perkumpulan Sahabat Boro Jarakan Kecamatan Mojoroto Kota Kediri menyayangkan belum terbentuknya Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPRD Kota Kediri hingga saat ini, sehingga potensi bisa menghambat pembahasan dan pengesahan APBD 2025 serta nantinya akan bisa membuat Eksekutif atau Kepala Daerah yang baru tidak bisa menjalankan Programnya maupun berpotensi melaksanakan program APBD sebelumnya.
Supriyo Dewan Pengawas Saroja ( Sahabat Boro Jarakan ) mengaku heran dan prihatin akan kondisi yang bisa menjadi kenyataan bila kondisi itu terus dibiarkan berlarut larut.
Dengan membawa massa akhirnya terpaksa harus turun jalan menyuarakan aspirasi sejumlah kegalauan masyarakat atas kondisi itu, sembari membawa sound massa Saroja berorasi dan membawa pamflet berisi protes untun segera dibentuk AKD dalam Minggu dan disahkan melalui Sidang Paripurna.
“Selama ini apa yang menjadi kendala sehingga tidak segera terbentuk AKD?Apakah gara-gara saling tidak suka. Dan kami Saroja mendesak agar Paripurna bisa terbentuk dan bisa diusahakan Minggu ini. Karena Lembaga DPRD ini sangat vital sekali. Kami mempunyai banyak aspirasi, kalau tidak segera dibentuk maka dewan kami anggap tidak bisa berkerja,” ungkapnya.
Lebih tidak eloknya kamipun menduga ada ketidak rukunan dan terjadi pembelahan dua kekuatan gara gara Pilkada yang sebentar lagi dilaksanakan.
“Harusnya dewasa dalam berpolitik, sekencang apapun pilihan ketika duduk bareng untuk tidak punya egosentris. Dengan terbentuknya AKD, segera bekerja membahas RAPBD 2025 yang saya yakini tidak akan selesai dalam seminggu,” imbuhnya.
Usai berorasi di Depan Pintu Utama Kantor DPRD Jalan Mayor Bismo Kota Kediri akhirnya perwakilan aksi diterima Pimpinan DPRD, Firdaus selaku Ketua dan M. Yasin Wakil ketua beserta sebagian anggota DPRD dari Fraksi PAN.
Dalam pertemuan diruang tertutup dan terkesan privasi Firdaus menyampaikan baru menerima SK dari gubernur.
“SK dari Gubernur sudah saya terima, Insya Allah dalam waktu dekat ada sumpah janji kembali penetapan Ketua dan Wakil Ketua. Kalau dibilang target dalam waktu dekat, karena yang menyumpah adalah dari pengadilan negeri. Kami ini tidak ada yang bersifat untuk punya keinginan untuk memperlambat atau memperlama jadi memang perjalanannya demikian,” jelasnya.
Terkait penilaian dari anggota massa aksi adanya ketidakrukunan didalam tubuh Dewan, Firdaus justru meminta untuk bertanya kepada yang menyebutkan hal tersebut.
“Kalau dipihak kami tidak ada ketidakrukunan, kami selalu membuat kondusif. Karena kami berprinsip bahwa kami di DPRD Kolektif kolegial, tidak ada perbedaan dan lain sebagainya, kalau ada bahasa tidak rukun silahkan ditanyakan ke yang bersangkutan,” terangnya.
Kak Edo panggilan akrab Firdaus yang juga Bendahara DPD PAN Kota Kediri saat ditanya terkait pembahasan APBD 2025 harus selesai di bulan November 2024?Dengan tegas dirinya akan melakukannya sesegera mungkin dan hal ini juga berkaitan dengan penjadwalan bersama Sekretariat Dewan.(Ef)
