MADUTV, KEDIRI – Cerita Sampah disebuah Kota dan Kabupaten di Seluruh Indonesia menjadi hal yang sangat panjang untuk dibahas. seperti Balada Sampah yang ada di Kota Kediri yang menjadi tarik ulur hingga membuat gerah warga terdampak untuk “memblokade” jalur menuju Tempat Pembuangan Akhir di Klotok Pojok Mojoroto hingga berjilid jilid yang akhirnya aksi di depan Kantor UPT TPA .
Dan tepat di Selasa (7/4/2026) aksi berjilid jilid yang bisa dikatakan balada Sampah Kota Kediri yang menimbulkan keresahan akhirnya mereda. Pemerintah Kota Kediri bersama masyarakat Kelurahan Pojok memilih jalan damai setelah melalui mediasi intens yang sarat dinamika dilokasi aksi langsung.
Kesepakatan ini bukan sekedar mengakhiri aksi, tetapi juga menjadi titik awal tentang penanganan persampahan yang harus profesional dan mengindahkan hal masyarakat secara materi maupun imateril.
Kepala DLHKP Kota Kediri, Indun Munawaroh.kepada jurnalis serta warga dipusaran aksi menyampaikan rasa syukur atas tercapainya titik temu. Ia menegaskan, sejak awal pemerintah tidak pernah berniat mempersulit masyarakat, melainkan terus berupaya menjaga pelayanan tetap berjalan.
“Pelayanan kepada masyarakat adalah prioritas utama. Kami ingin memastikan warga tetap terlayani dengan baik,” ujarnya.
Indun yang juga mantan Kesbangpol juga mengapresiasi peran tokoh masyarakat, Mas Prio, yang dinilai mampu menjadi jembatan komunikasi antara warga RW 2, 3, dan 5 dengan pemerintah. Peran tersebut dinilai krusial dalam meredam potensi konflik yang lebih luas.
“Alhamdulillah, pelayanan persampahan kembali berjalan. Ini berkat kedewasaan semua pihak,” imbuhnya.
Meski pelayanan mulai pulih, persoalan belum sepenuhnya tuntas. Terkait pencairan anggaran, DLHKP masih menunggu hasil kajian yang dijadwalkan rampung pada 25 April 2026. Pemerintah memastikan hasil tersebut akan segera disampaikan secara terbuka kepada perwakilan warga.
Sementara itu dilokasi yang sama SuPriyo perwakilan warga tampil tegas mengingatkan bahwa persoalan ini tidak boleh dipandang sebagai insiden sesaat. Ia menilai, akar masalah terletak pada lemahnya tata kelola, terutama dalam perencanaan anggaran sektor persampahan.
“Ini bukan sekadar aksi spontan, tapi akumulasi persoalan. Perlu dibedakan antara aspek sosial dan hukum. Secara sosial harus diselesaikan dengan hati, sementara hukum biar berjalan sesuai mekanisme,” tegasnya.
Ia juga melontarkan kritik tajam terhadap perencanaan yang dinilai tidak matang.
Priyo panggilan akrab mantan aktivis 1998 ini menegaskan, sektor krusial seperti persampahan seharusnya menjadi prioritas sejak awal, bukan justru memicu kegaduhan di kemudian hari.
“Kalau sampai terulang, itu tanda kegagalan serius dalam tata kelola pemerintahan,” sindirnya.
Meski sempat memanas dan berpotensi melebar ke ranah hukum bahkan Nasional, jalur dialog akhirnya menjadi pilihan utama. Supriyo mengaku, kepentingan masyarakat harus tetap menjadi pijakan.
“Kediri ini milik bersama. Semua bisa diselesaikan dengan kepala dingin, tanpa konflik,” katanya.
Sementara itu, Camat Mojoroto Abdul Rahman, S.H., M.Si., turut mengapresiasi sikap warga yang tetap santun selama aksi berlangsung. Selama lima hari, tidak terjadi benturan fisik—sebuah cerminan kedewasaan masyarakat dalam menyampaikan aspirasi.
“Inilah kekuatan kita. Masyarakat Kediri mampu menyelesaikan persoalan dengan cara yang bermartabat,” ungkapnya.
Dengan berakhirnya aksi damai ini, publik kini menaruh harapan besar pada langkah konkret pemerintah. Percepatan verifikasi, transparansi anggaran, serta perbaikan sistem menjadi tuntutan yang tidak bisa ditunda.
Peristiwa ini sekaligus menjadi alarm keras: krisis sampah bukan sekadar persoalan teknis, melainkan ujian nyata bagi kualitas tata kelola dan komunikasi pemerintah dengan masyarakat. (Ef)
