BANGKALAN – Puluhan warga mengatasnamakan Gerakan Pengamat Kebijakan Publik dan Demokrasi (Grapeksi) melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Bangkalan. Mereka mempersoalkan tahapan rekrutmen Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), massa menuding KPU tidak profesional dan ada indikasi kongkalikong.
Korlap Kasi, dirinya mencium aroma dugaan kecurangan yang dilakukan oleh KPU Bangkalan terkait calon PPK yang diloloskan pada saat seleksi. Dugaan ada jual beli bagi calon PPK, baik rekom dari tokoh atau politisi.
Massa mendesak anggota KPU Bangkalan yang terlibat kecurangan mundur. Sebab, massa menilai anggota KPU tak profesional dan mengemban amanah. Dirinya yakin, banyak pelanggaran dilakukan oleh KPU Bangkalan secara sistematis terstruktur dan masif.
Imam, Korlap Aksi juga menyebut salah satu Komisioner kpu Bangkalan terlibat aktif dalam survei elektabilitas Bupati Bangkalan, sehingga Bupati terjerat kasus korupsi oleh KPK.
Ketua KPU Bangkalan, Zainal Arifin mengaku tudingan tersebut tidak benar. Pihaknya mengaku telah melakukan semua tahapan perekrutan sesuai dengan aturan.
Di dalam aturan perundangan dan juknis perekrutan itu sudah jelas, bahwa tidak diperbolehkan dan tidak diatur untuk publisitas nilai. Sehingga, apa yang sudah kami laksanakan itu sesuai dengan aturan.
Terkait dugaan salah satu komisioner terlibat survei elektabilitas Bupati Bangkalan, Zainal mengaku belum mengetahui.
Ditambahkan Ketua Grapeksi, ia menilai terjadi banyak kejanggalan saat dilakukan computer assited test karena KPU tak mau membuka dan menunjukkan hasil nilai dari semua peserta yang hadir mengikuti test tersebut dan kami berharap adanya evaluasi hasil penetapan lima PPK di kecamatan se-Bangkalan.
