Connect with us

Hukum dan Ham

Walhi: Maraknya Tambang Ilegal dampak Ketimpangan Penguasaan Lahan

Diterbitkan

pada

Kegiatan tambang rakyat di Sumsel. ANTARA/Yudi Abdullah.

Palembang – Aktivis Walhi Sumatera Selatan menilai, maraknya tambang Ilegal di provinsi ini dan daerah lainnya yang akhir-akhir ini menimbulkan berbagai masalah serta korban jiwa, merupakan dampak dari ketimpangan penguasaan lahan.

“Berdasarkan hasil investigasi mendalam terhadap tambang rakyat di sejumlah daerah, masyarakat sudah kehilangan sumber produksi lahan pertanian dan perkebunan akibat ketimpangan penguasaan lahan sehingga mencari sumber ekonomi baru memanfaatkan potensi tambang seperti minyak dan batu bara,” kata Direktur Eksekutif Walhi Sumsel Hairul Sobri, di Palembang, Sabtu.

Menurut dia, ketimpangan penguasaan lahan antara masyarakat dan korporasi sudah berada dalam tahap puncak peminggiran rakyat atas peri-kehidupan.

Penguasaan ruang sumber penghidupan bagi masyarakat telah dikuasai oleh korporasi hingga mencapai 80 persen.

Angka tersebut belum termasuk penghancuran wilayah kelola rakyat melalui pemutihan tata ruang untuk industri ekstraktif (tambang, perkebunan dan HTI) terlebih lagi pendekatan ekonomi melalui ekstraksi sumber daya alam dan industri ekstraktif terus meningkatkan kapasitas produksinya seiring
meningkatnya laju konsumsi industri di pasar.

Belum lagi persoalan konflik tenurial penguasaan lahan antara wilayah kelola rakyat dengan penguasaan izin industri ekstraktif, kemudian berdampak pada lingkungan hidup serta kesehatan masyarakat, pencemaran lingkungan hidup, dan lain sebagainya yang berdampak pada ekonomi, sosial, budaya masyarakat.

Salah satunya dampak serius yang terjadi adalah perubahan terhadap sosial ekonomi masyarakat di sekitar area pertambangan. Mereka yang awalnya memiliki pengetahuan pengelolaan sumber daya alam di sektor pertanian dan perkebunan beralih bekerja di sektor pertambangan menjadi buruh dan menciptakan tambang ilegal.

Seharusnya negara memperluas wilayah kelola rakyat agar negara mengembalikan nilai-nilai kearifan lokal di masyarakat yang telah hilang untuk kesejahteraan rakyat.

Apalagi di masa pandemi COVID-19 ini, negara tidak dapat menjamin ketahanan pangan untuk rakyat akibat ketimpangan
penguasaan lahan oleh korporasi tambang dan industri ekstraktif lainnya, katanya.

Mengenai permasalahan tambang minyak ilegal (illegal drilling) di wilayah Kabupaten Musi Banyuasin (Muba), Sumsel, pemerintah daerah setempat berencana melegalkan tambang rakyat.

“Hal tersebut menurut kami adalah kebijakan yang keliru karena kebijakan tersebut tidak menjawab substansi masalah banyaknya tambang
rakyat,” ujar Sobri.

Berdasarkan catatan aktivis Walhi Sumsel, dalam kurun waktu September-Oktober 2021 terjadi tiga kali ledakan sumur minyak rakyat di Kabupaten Musi Banyuasin.

Ledakan pertama terjadi pada Kamis, 9 September 2021 yang menyebabkan tiga warga setempat meninggal dunia, kejadian kedua
terjadi pada Selasa 5 Oktober 2021, dan yang baru-baru ini peristiwa Senin (11/10) sumur minyak tua rakyat di Desa Kaban 1, Kecamatan Sanga Desa,
Kabupaten Musi Banyuasin, terjadi ledakan lagi.

Permasalahan tambang rakyat tersebut memerlukan solusi yang tepat sehingga rakyat tidak menjadi korban dampak ketimpangan penguasaan lahan dan kebijakan pemerintah yang tidak berpihak dengan rakyat, ujar Direktur Walhi Sumsel.(antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Hukum dan Ham

Universitas Brawijaya Beri Penjelasan Kasus Pelecehan Seksual Dialami NWR

Diterbitkan

pada

Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya Malang Prof Dr Agus Suman (kanan) dan perwakilan dari Kantor Lembaga Hukum (KLH) Universitas Brawijaya Lucky Endrawati, pada saat melakukan jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu (5/12/2021). (FOTO ANTARA/Vicki Febrianto)

Malang – Universitas Brawijaya memberikan penjelasan terkait kasus pelecehan seksual yang dialami salah seorang mahasiswa berinisial NWR (23), yang meninggal dunia di dekat makam ayahnya di Mojokerto, Jawa Timur pada 2 Desember 2021.

Dekan Fakultas Ilmu Budaya (FIB) Universitas Brawijaya Malang Prof. Dr. Agus Suman dalam jumpa pers di Kota Malang, Jawa Timur, Minggu, mengatakan bahwa kasus pelecehan seksual yang terjadi pada 2017 dilaporkan NWR pada Januari 2020.

“Pada awal Januari 2020, NWR melaporkan kasus pelecehan seksual yang pernah dialaminya kepada Fungsionaris FIB UB,” katanya.

Ia menjelaskan pelaku pelecehan seksual yang dilaporkan NWR merupakan kakak tingkatnya yang juga merupakan mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris FIB UB dengan inisial RAW. Saat itu, usai menerima laporan, FIB UB melakukan tindak lanjut dengan membentuk Komisi Etik.

Menurut Agus, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap RAW, kakak tingkat NWR itu terbukti bersalah dan telah diberikan sanksi oleh pihak Universitas Brawijaya. Sementara untuk NWR, diberikan pendampingan berupa pemberian konseling sesuai peraturan yang berlaku.

“Setelah dilakukan pemeriksaan, RAW terbukti bersalah dan pihak UB memberikan sanksi serta pembinaan. Kemudian, pendampingan juga diberikan kepada NWR,” katanya.

Ia menambahkan berdasarkan informasi yang diterima, NWR dikenal sebagai mahasiswa yang aktif dan cukup baik. Namun, memang dari informasi lain, NWR juga dikabarkan memiliki permasalahan di keluarga.

“Mahasiswa yang baik, aktif. Namun, kami mendapat kabar seperti memiliki permasalahan di keluarga,” katanya.

NWR, lanjutnya, juga telah mendapatkan pelayanan konseling dari pihak Universitas Brawijaya. Pihak universitas berduka akibat meninggalnya salah satu mahasiswa yang menimba ilmu di Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris FIB itu.

“Jika ada isu itu didiamkan atau dibiarkan, kami pastikan itu tidak benar. Karena itu anak kami,” katanya.

Ia menambahkan kasus pelecehan seksual yang dialami NWR pada 2017 tidak memiliki hubungan dengan kasus baru yang melibatkan oknum anggota kepolisian. Kasus pelecehan seksual itu, sudah diselesaikan.

“NWR meninggal dunia karena kasus yang berbeda. Kasus yang dialami NWR pada 2017, tidak ada hubungannya, untuk di Universitas Brawijaya itu sudah selesai,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, perwakilan dari Kantor Lembaga Hukum (KLH) Universitas Brawijaya Lucky Endrawati menambahkan, NWR mengalami pelecehan seksual secara fisik dan verbal, para 2017 yang kemudian dilaporkan pada awal 2020.

“NWR mengalami kekerasan seksual berupa pelecehan seksual secara fisik dan verbal,” katanya.

Universitas Brawijaya menyampaikan duka cita yang mendalam atas meninggalnya salah seorang mahasiswi berinisial NWR tersebut. Selain itu, pihak universitas juga mengapresiasi dan mendukung langkah cepat yang dilakukan oleh kepolisian dalam menangani kasus tersebut.

Pihan universitas tetap konsisten dan berkomitmen melakukan segala upaya untuk mencegah dan menangani setiap tindakan yang dikualifikasikan sebagai kekerasan seksual dan perundungan di lingkungan kampus berdasar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebelumnya diberitakan NWR mengakhiri hidupnya di area makam di Dusun Sugian, Desa Japan, Kecamatan Sooko, Kabupaten Mojokerto pada (2/12). NWR diduga meminum racun jenis potasium.

NWR diketahui mengalami depresi usai menjalin hubungan dengan oknum anggota polisi berinisial RB yang bertugas di Polres Pasuruan sejak 2019.

Pihak kepolisian menindak tegas Bripda RB, oknum anggota Polri yang terlibat kasus bunuh diri NWR melalui pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Selain itu, oknum tersebut juga akan diproses pidana sesuai dengan pelanggaran yang dilakukannya. (antara/vb)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: