fbpx
Connect with us

Berita

SUMENEP MADURA – Penetapan DPS Pilbup Sumenep Tanpa Persetujuan Bawaslu

Diterbitkan

pada

SUMENEP MADURA – Penetapan DPS Pilbup Sumenep Tanpa Persetujuan Bawaslu

Penetapan Daftar Pemilih Sementara Pilbup, di KPU Sumenep diwarnai outnya Bawaslu dari Forum Pleno DPHP. Seluruh Komisioner Bawaslu memilih keluar forum karena sarannya dianggap tidak diindahkan oleh KPU, terkait temuan ketidak cocokan data pemilih ditingkat PPK dan kabupaten. Bawaslu menilai ada masalah data di sembilan kecamatan namun tak diperbaiki oleh KPU.

KPU Kabupaten Sumenep, Madura, Jawa Timur menggelar pleno perbaikan hasil rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran (DPHP), Senin malam. Forum yang dihadiri perwakilan partai politik ini berlangsung memanas, karena Bawaslu mempersoalkan data yang disampaikan oleh KPU.

Forum ini sempat adu data antara KPU dan Bawaslu, karena Bawaslu mengaku menemukan ketidak samaan data tingkat PPK dan KPU, di sembilan kecamatan. Hingga adanya hampir 50 ribu data pemilih Pileg 2019, hilang. Namun yang diperbaiki KPU hanya satu kecamatan saja.

Bawaslu kemudian memilih out dari DPHP, sekitar pukul 22.00 wib, setelah memberikan nota keberatan kepada KPU Sumenep. Bawaslu menilai pelaksanaan pleno perbaikan DPHP sudah tidak memperhatikan saran Bawaslu.

Ketua Bawaslu Sumenep, Anwar Noris menerangkan, pihaknya memilih out karena KPU dinilai tak berniat memperbaiki data pemilih. Temuannya di sembilan kecamatan tak dihiraukan dan hanya diperbaiki satu kecamatan saja, yakni Pragaan saja.

Sementara Ketua KPU Sumenep, Abdul Waris menerangkan, jika pleno yang digelar hanya perbaikan saja. Kesalahan sembilan kecamatan yang dimaksud temuan Bawaslu, delapan kecamatan sudah memperbaiki pada tanggal 12 lalu, sehingga pada perbaikan ini hanya satu kecamatan saja.

KPU mengaku tetap melanjutkan pleno DPHP dan melakukan penetapan daftar pemilih sementara atau DPS Pilbup Sumenep, meskipun Bawaslu tidak ikut forum. Selanjutnya KPU akan mencetak DPS untuk di tempel ke desa-desa se Sumenep. Sementara Bawaslu mengaku akan melakukan rapat Komisioner, untuk mengambil langkah-langkah terkait tindakan KPU yang menetapkan DPS tanpa memperhatikan saran Bawaslu.

download madu tv di playstore

Continue Reading
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Radio MDSFM

Madu TV Channel

URL yang sah tidak diberikan.

Linked Media

%d blogger menyukai ini: