SUMENEP – DPRD Minta Kpu Serius Dan Akan Awasi Anggaran Pilkada
DPRD Sumenep Madura, meminta KPU serius dalam melakukan coklit data pemilih Pilkada Sumenep. Hal ini menanggapi banyaknya temuan oleh bawaslu sumenep, hingga ppdp yang melanggar kode etik. Dprd berkomitmen juga akan melakukan pengawasan maksimal, terhadap anggaran yang cukup besar di KPU sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat sumenep.
Temuan bawaslu Sumenep, Madura Jawa Timur terhadap banyaknya pelaggaran petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) Pilkada Sumenep, mendapatkan taggapan dari DPRD Sumenep. Adanya PPDP yang melanggar kode etik, karena meminta bantuan orang lain saat mencoklit dianggap pelanggaran yang akan berdampak negatif pada tahapan pilkada sumenep.
Ketua DPRD Sumenep, Abdul Hamid Ali Munir meminta KPU sumenep serius dalam melakukan tahapan Pilkada Sumenep khususnya coklit. Ia meminta kpu lebih maksimal, jika memang ada kendala saat pencoklitan saat siang hari, hendaknya dilakukan pada malam hari. Karena jika tidak, hal tersebut akan berdampak negatif pada pelaksanaan pilkada nanti.
DPRD berkomitmen akan melakukan pengawasan pada kinerja KPU Sumenep, khususnya dalam hal aggaran. Apalagi anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Sumenep cukup besar sehingga harus digunaka sebenar-benarnya, sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat.
Diberitakan sebelumnya, Bawaslu Sumenep mengaku banyak menemukan pelanggaran PPDP saat melakuka coklit. Pelanggarannya menyebar di seluruh kecamatan, bahkan pelaggaran paling parah yakni ada ppdp yang meminta bantuan orang lain. Padahal hal tersebut tidak boleh. Akibatnya keabsahan hasil coklit diragukan, karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak alias bukan petugas yang di sk oleh KPU Sumenep.
