BLITAR, MADUTV – Ribuan petani yang tergabung dalam Serikat Petani Jawa Selatan Menggugat (SPJSM) menggelar aksi demo di depan Kantor Perhutani Blitar, Selasa (31/10/2023) siang.
Sambil membawa spanduk dan poster, para petani tersebut menuntut agar pihak Perhutani Blitar tidak mengintervensi para petani penggarap Kawasan Hutan Dengan Pengelolaan Khusus (KHDPK).
Koordinator aksi Muhammad Trianto mengatakan, pada 22 April tahun lalu kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (LHK) telah menetapkan KHDPK dikeluarkan dari area kerja Perhutani. Kewenangan KHDPK ini sepenuhnya berada di bawah kementerian LHK.
Di Blitar Selatan sendiri ada 38 ribu hektare lahan KHDPK. Namun, ketika digarap oleh petani, mereka justru mendapat intervensi dari pihak Perhutani.
“Di Blitar selatan telah terjadi dugaan pembangkangan terhadap pemerintah pusat. Jelas pada 22 April tahun lalu kementerian sudah menetapkan KHDPK yang dikeluarkan dari area kerja Perhutani. Kewenangannya ada di kementerian. Tapi faktanya ini pihak perhutani bersama kejaksaan justru mengintervensi petani,” tegas Trianto.
Sementara Administratur Perhutani Blitar Muklisin menuturkan, pada titik-titik KHDPK itu sebelum ada ijin masih menjadi tanggungjawab Perhutani.
“Karena jika sewaktu-waktu terjadi banjir, kebakaran atau ilegal logging, pihak perhutani yang dicari lebih dulu. Upaya penertiban ini sejalan dengan permintaan pimpinan DPRD Kabupaten Blitar, yang melakukan audiensi dengan kepala Perhutani Jatim,” tuturnya.
Selain itu di Kabupaten Blitar, ada wilayah Sutojayan yang selalu menjadi langganan banjir. Untuk itu upaya bagaimana fungsi hutan sebagai ekologi bisa berfungsi kembali dan terus dilakukan.
“Jangan sampai hutan hanya untuk tebu saja,” tegasnya.
Usai melakukan aksi di depan Kantor Perhutani Blitar, massa kemudian bergerak menuju Kejaksaan Negeri Blitar untuk menyuarakan tuntutan yang sama.
Aksi kemudian juga berlanjut hingga ke Kantor DPRD di Kecamatan Kanigoro, Kabupaten Blitar.(sk)
