Tunisia – Presiden Tunisia membubarkan pemerintahan yang sah dan membekukan parlemen pada Minggu (25/7/2021). Presiden Kais Saied menyerukan kepada pendukungnya untuk turun ke jalan sebagai protes. Hal ini dicap oleh lawan-lawannya sebagai usaha kudeta dan menyebabkan terjadinya krisis politik di Tunisia.
Presiden Kais Saied dengan bantuan perdana menteri yang baru, mengatakan, ia akan mengambil alih otoritas eksekutif. Ini merupakan tantangan terbesar bagi sistem demokrasi Tunisia sejak revolusi di Timur Tengah 2011.
Sejauh ini, dukungan gerakan Saied untuk melawan pemerintahan yang dianggapnya rapuh dan tuduhan atas terpecahnya suara di parlemen sebagai tindakan yang tidak jelas, karena itu Ketua Parlemen Rached Ghannouchi meminta rakyat Tunisia untuk ikut turun ke jalan guna menghentikan kudeta yang dilakukan Kais Saied.
Saied, dalam pernyataannya yang tersiar melalui stasiun televisi setempat, mengingatkan bahwa langkahnya ini untuk kebaikan Tunisia. Ini juga guna memperingatkan pihak-pihak yang menentangnya agar tidak menghalangi aksinya. “Saya memperingatkan siapapun yang berpikir untuk menggunakan senjata bahkan menembakkan peluru kepada pendukung saya, jika itu terjadi maka angkatan bersenjata akan merespon dengan peluru juga,” tambahnya.
Beberapa jam setelah pernyataan itu, kendaraan militer langsung mengepung gedung parlemen dengan masa pendukung Saeid di sekelilingnya. Mereka bersorak dan menyanyikan lagu kebangsaan Tunisia. Media lokal Tunisia melaporkan bahwa tentara nasional Tunisia juga mengepung gedung televisi negara.
Kelumpuhan ekonomi selama bertahun-tahun, korupsi, penurunan layanan negara, dan meningkatnya pengangguran telah membuat banyak warga Tunisia terpuruk dalam sistem politik mereka, begitu pula dengan pandemi COVID-19 yang menghantam ekonomi Tunisia sejak tahun lalu dan tingkat infeksi virus corona yang melonjak pada musim panas ini, turut andil dalam memburuknya situasi politik di Tunisia.
Selama protes berlangsung, para aktivis pendukung Saeid meluapkan kemarahannya pada partai Islam moderat Ennahda, yang saat ini menguasai kursi di parlemen.
Ennahda adalah partai besar yang keberadaannya sebelum revolusi 2011 sempat mendapat pelarangan. Saat ini Ennahda telah menjadi partai yang paling sukses dan selalu berkoalisi dengan pemerintahan.
Ghannouchi, pemimpin partai Ennahda dan juga ketua parlemen Tunisia, mengatakan, keputusan Saied ini sebagai kudeta melawan revolusi dan konstitusi Tunisia. “Kami menganggap institusi negara ini masih berdiri. Pendukung Ennahda serta rakyat Tunisia akan membela revolusi,” tambahnya. Setelah menyerukan agar pendukungnya ikut turun ke jalan sebagai protes dan melawan presiden Saeid, Ghannouchi dalam pesan videonya juga mengatakan, parlemen akan menggelar rapat darurat. Rapat ini untuk menentang langkah Saied. Sementara itu Pemimpin partai lain, Karama, dan mantan Presiden Moncef Marzouki, turut bergabung dengan Ennahda dan menyebut langkah Saied sebagai kudeta.
“Saya meminta rakyat Tunisia untuk memperhatikan fakta bahwa Ini adalah awal dari tergelincirnya kita ke dalam situasi yang lebih buruk,” kata Marzouki dalam sebuah pernyataan video. (reuters/red)
