Connect with us

Internasional

Peringati Bom Bali I, LPSK Harap Tragedi Terorisme Tak Terulang

Diterbitkan

pada

Seorang warga sedang berdoa dalam peringatan BOM Bali I di Legian Kuta, Bali, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha. (Antara/Ayu Khania Pranisitha/2021)

Badung – Memperingati 19 tahun Bom Bali I, LPSK berharap tragedi terorisme tidak terulang kembali baik di Pulau Dewata Bali maupun hingga ke seluruh Tanah Air.

“Melalui peringatan ini, LPSK, BNPT, dan Pemerintah Daerah di Bali berharap agar kejadian ini (tindak pidana terorisme) tidak terulang kembali di pulau ini dan di seluruh belahan bumi Nusantara, Indonesia,” kata Wakil Ketua LPSK Susilaningtias dalam kegiatan peringatan 19 tahun Bom Bali I di Legian, Kuta, Bali, Selasa.

Ia mengatakan dalam rangka memperingati 19 tahun Bom Bali I ini, selain kompensasi dan bantuan kepada para korban terorisme, negara melalui LPSK, BNPT, dan Pemerintah Daerah di Bali senantiasa mengenang para korban terorisme di Bali.

Menurutnya, peringatan ini bukan sebuah selebrasi tetapi pemberian penghargaan dan penghormatan kepada para korban terorisme.

“Momen ini mengingatkan kita atas tragedi kemanusiaan yang pernah terjadi di Bali, yang mengakibatkan ratusan keluarga kehilangan sanak familinya atas kekejian dari operasi terorisme, puluhan orang mengalami luka yang sampai sekarang masih di deritanya, trauma atas tragedi yang masih menghantui para korban dan keluarganya, dan bahkan kehidupan perekonomian para korban yang porak-poranda,” paparnya.

Sebelumnya, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Hasto Atmojo Suroyo mengatakan tindak pidana terorisme jelas merupakan perbuatan kejam dan tidak manusiawi yang secara langsung maupun tidak langsung berdampak pada terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia.

“Hal itu dapat dilihat dengan berbagai peristiwa tindak pidana terorisme yang terjadi di Indonesia, menimbulkan korban sebagian besar penduduk sipil. Selain korban jiwa meninggal dunia maupun luka, (terorisme) telah menimbulkan kerugian material berupa hancurnya fasilitas umum maupun harta benda milik masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal ini LPSK yang bertugas dan berwenang memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/ atau korban sebagaimana dimandatkan Undang-Undang (UU) Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah melalui UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Adapun layanan yang diberikan berupa pemenuhan hak prosedural dalam bentuk memberikan pendampingan kepada para saksi dan/atau korban saat memberikan keterangan dalam proses peradilan, dan memberikan layanan bantuan kepada para saksi dan/atau korban sesuai dengan kebutuhan masing-masing, baik layanan medis, psikologis maupun psikososial.

Ia menambahkan bahwa ada 413 korban terorisme yang akan mendapatkan kompensasi dan ditargetkan tuntas pada akhir 2021.(akp/antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Internasional

AS Pertimbangkan Bebas Visa untuk 4 Negara

Diterbitkan

pada

Arsip Foto - Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas di Washington, 24 September 2021. ANTARA/Reuters/as.

Washington, Amerika Serikat – Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas pada Selasa mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menambahkan empat negara ke dalam program bebas visanya.

Program bebas visa itu memungkinkan warga asing datang ke AS tanpa visa untuk masa tinggal hingga 90 hari.

“Kami memiliki empat kandidat dalam proses: Israel, Siprus, Bulgaria dan Rumania,” kata Mayorkas dalam sebuah acara industri perjalanan pada Selasa (26/10).

“Kami sangat, sangat fokus pada program ini,” ujar Mayorkas. Dia juga menyebutkan program itu memberikan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan.

Pada September, AS menambahkan Kroasia ke dalam program bebas visanya.

Kepala Eksekutif Asosiasi Perjalanan AS Roger Dow mengatakan penambahan Kroasia dalam daftar bebas visa AS itu berkontribusi pada peningkatan devisa senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,42 triliun) bagi ekonomi Negeri Paman Sam itu.

“Setiap kali Anda menambahkan salah satu negara (ke dalam daftar bebas visa) ini, perjalanannya akan meningkat pesat,” kata Dow.

Pihak Gedung Putih pada Agustus mengatakan bahwa Biden menekankan “pemerintahannya akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Israel dengan cara yang akan menguntungkan warga AS dan warga Israel, termasuk dengan bekerja sama untuk memasukkan Israel dalam program bebas visa AS.”

Pernyataan tersebut disampaikan Gedung Putih setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Mayorkas juga telah bertemu dengan Duta Besar Israel untuk AS pada Agustus dan keduanya membahas isu bebas visa.

Pada Februari, Mayorkas berbicara dengan Komisaris Komisi Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan keduanya “menyatakan minat yang berkelanjutan dalam mempertahankan Perjanjian Catatan Nama Penumpang AS-EU dan bekerja sama dengan Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania untuk memenuhi kualifikasi untuk Program Bebas Visa.”

Untuk mengikuti program tersebut, setiap negara harus memenuhi persyaratan terkait kontraterorisme, penegakan hukum, penegakan imigrasi, keamanan dokumen, dan pengelolaan perbatasan.

Saat ini ada 40 negara yang termasuk dalam program bebas visa AS.

“Persyaratan ini termasuk memiliki tingkat penolakan visa non-imigran di bawah 3 persen, mengeluarkan dokumen perjalanan yang aman, dan bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas kontraterorisme AS,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada September.(reuters)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: