Penyerahan Kartu JKN/KIS pada Masyarakat Badui: Sudah Lebih dari 50 Persen Warga Badui Menjadi Anggota PBI JKN

56

Banten –  Kementerian Kesehatan (Kemenkes) bersama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) kembali menggelar momen bersejarah dengan menyerahkan Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) kepada masyarakat adat suku Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. Dengan ini, lebih dari 50 persen warga Baduy, baik yang tinggal di luar maupun di dalam kawasan Baduy, telah menjadi anggota Penerima Bantuan Iuran (PBI) JKN.

Menurut data yang diungkapkan oleh Staf Ahli Menkes Bidang Ekonomi Kesehatan, Bayu Teja Muliawan, per Agustus 2023, jumlah total masyarakat suku Baduy, baik yang berada di dalam maupun di luar kawasan Baduy, mencapai 9.297 orang. Dari jumlah tersebut, 6.196 jiwa telah terdaftar sebagai peserta JKN. Lebih impresif lagi, dari 6.196 peserta tersebut, sebanyak 4.602 orang aktif mengikuti program JKN, terdiri atas 4.005 peserta PBI APBN dan 597 peserta PBI APBD.

Bayu Teja Muliawan menyampaikan, “Ini adalah pencapaian yang sangat positif. Lebih dari setengah dari komunitas Baduy telah menjadi anggota PBI JKN, yang membuktikan komitmen pemerintah untuk menjaga kesehatan masyarakat adat Baduy.”

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, mengungkapkan bahwa cakupan kepesertaan BPJS Kesehatan di Kabupaten Lebak kini telah mencapai 91,84 persen, atau setara dengan 1,36 juta jiwa dari total 1,48 juta penduduk di kabupaten tersebut. Dari persentase yang sangat tinggi tersebut, sekitar 25 persen adalah peserta JKN yang saat ini berstatus tidak aktif.

David Bangun menyatakan, “Kepesertaan BPJS Kesehatan yang semakin meningkat di Kabupaten Lebak adalah tonggak penting dalam upaya mencapai akses kesehatan yang merata bagi seluruh masyarakat. Kami akan terus bekerja keras untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi warga Baduy dan seluruh penduduk Kabupaten Lebak.”

Pada akhirnya, penyerahan Kartu JKN/KIS kepada masyarakat suku Baduy adalah bukti konkret dari komitmen pemerintah dalam menjaga kesejahteraan dan kesehatan seluruh lapisan masyarakat, termasuk komunitas adat yang memiliki kekhasan budaya dan kehidupan. Semoga keberhasilan ini menjadi langkah awal menuju pelayanan kesehatan yang lebih baik untuk seluruh warga Indonesia.