Nganjuk – Mahkamah Agung Sudah Tunjuk Hakim dalam Uji Materil, Polres Nganjuk Masih Dalami Perkara Kasus Pengisian Perangkat Desa

114

Nganjuk – Polemik pengisian perangkat desa Kabupaten Nganjuk gelombang pertama masih belum menuai titik terang. Kini gugatan uji materil terkait Perbup Nomor 11 Kabupaten Nganjuk tahun 2021 terkait pengisian perangkat desa, dilayangkan ke mahkamah agung. Bahkan sudah mendapatkan nomor perkara uji materil. Selain itu, masyarakat juga mengharapkan APH Polres Nganjuk agar melakukan penanganan kasus terkait jual beli jabatan serta permainan curang pengisian perangkat.

Gugatan uji meteriil oleh Prayogo Laksono, lawyer advokad sudah mendapatkan nomor perkara uji materil dari mahkamah agung. Nomor perkara uji materil 21 P/HUM/2021 di dalam sistem elektronik mahkamah agung. Menurut Prayogo Laksono permohonan uji materil terus berjalan walaupalun DPRD Nganjuk sudah mencabut atau mengesahkan hak interpelasi  DPRD Kabupaten Nganjuk. Selain itu, Prayogo juga mengharapkan bagi APH serta Polres Nganjuk agar melakukan penanganan kasus ini  secara obyektif serta bersungguh sungguh.

Menurut Kasatreskrim Polres Nganjuk, AKP Nikolas Bagas Yudhi Kurniawan, sebelumnya, Polres Nganjuk unit tipikor sudah menerima 30 lebih pengaduan serta sudah memeriksa 20 desa dari kepanitiaan pengawas . Bahkan juga ada pemeriksaan terhadap kepala desa terkait kasus ini.

Pengisian perangkat desa di Kabupaten Nganjuk gelombang pertama menuai banyak permasalahan dari uji materiil ke mahkamah agung. Banyak temuan dugaan permainan pengisian perangkat desa,  dari mulai kecurangan saat ujian. Warga berharap Polres Nganjuk dapat megungkap aktor-aktor dibalik jual beli jabatan perangkat desa. (sh)