“Ada beberapa keluhan nelayan yang tersampaikan, satu di antaranya persoalan BBM,” kata Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad.
Untuk mendapatkan BBM bersubsidi, nelayan harus mendapatkan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Kepri, sesuai aturan. Padahal, jarak dari pulau terluar dan pulau-pulau kecil di Kota Batam ke ibu kota provinsi relatif jauh. Mereka menganggap hal ini menyulitkan.
“Yang mereka keluhkan, mereka harus ke SPBU Terapung habis 3 hingga 4 liter, baliknya juga begitu. Malamnya menangkap ikan, BBM sudah habis, harus kembali lagi,” kata Wakil Wali Kota. Tidak hanya itu, penerbitan surat rekomendasi dari Pemprov juga menyulitkan nelayan.
Menurut Amsakar, semestinya surat rekomendasi kuota BBM bersubsidi bisa dari Pemerintah Kota saja. Dengan begitu, akses akan lebih mudah. “Saya minta ke Dirjen KKP, tolong bantu agar rentang kendali pelayanan diperpendek. Tidak usah lagi di provinsi, tapi cukup di kota,” kata dia. Ia tidak ingin nelayan di perbatasan menghadapi banyak persoalan. Sementara itu, Plt Direktur Jenderal Tata Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan, Pamuji Lestari, menyatakan akan menyampaikan aspirasi nelayan untuk pembahasan lebih lanjut.
Menanggapi keluhan nelayan, Wamen ATR/BPN Surya Tjandra mengatakan akan menyampaikan persoalan itu kepada Komisaris Utama PT Pertamina (Persero), Basuki Tjahaja Purnama.
“Nanti saya WA saja. Bagaimana ini,” kata Basuki atau akrab masyarakat sapa Ahok. Ia berharap Pertamina bisa memberikan pengecualian kuota BBM bersubsidi untuk nelayan yang tinggal di pulau kecil terluar. (Antara/yjn/edzl)
. %%sitename%% %%title%%){kind=link}