Connect with us

Berita

Mantan Kades di Kab.Kediri Dituntut 5 Tahun dan Denda Rp.200 Juta Korupsi APBDes

Diterbitkan

pada

Kediri ( madu.tv ) —Dimasa Pandemi Covid-19 ini Persidangan Pengadilan Tipikor Surabaya terus digelar, Seperti Sidang kasus korupsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Wanengpaten, Kecamatan Gampengrejo, Kabupaten Kediri tahun 2016-2018 yang telah memasuki  tahap tuntutan. Dimana terdakwa Bunasir (59), mantan Kepala Desa (Kades) Wanengpaten saat sidang yang digelar secara Virtual dituntut selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Sidang lanjutan yang berlangsung di Pengadilan Tipikor, Surabaya yang dilakukan secara Virtual dengan menghadirkan Terdakwa Bunasir yang berada di sel tahanan Polsek Gampengrejo, Kabupaten Kediri.

“Dalam tuntutan ini Terdakwa Bunasir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana yang dianggap melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam hal berbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,” tegas Kasi Intel Kejari Kabupaten Kediri, Roni, SH kepada wartawan usai sidang, pada Senin (8/3/21).

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Pasal 18 Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang No 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 65 KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Premier penuntut umum.

“Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bunasir pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan penjara dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan dengan perintah tetap ditahan, serta membebankan terdakwa pidana denda Rp 200 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan,” tambahnya.

Selain denda, terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 276.464.282,55 (sesuai nilai kerugian negara) paling lama dalam waktu 1 bulan, setelah perkaranya memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila uang pengganti tidak dapat dibayar maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dan apabila uang pengganti tersebut juga tidak dapat dibayar, maka dipidana dengan penjara selama 6 bulan.

Kasus korupsi APBDes Wanengpaten ini mulai masuk ke meja persidangan, sejak 17 Desember 2020 lalu. Dimana, terdakwa Bunasir telah melakukan korupsi dengan modus operandi memanipulasi surat pertanggung jawaban APBDes tahun 2016 hingga 2018. Ada 10 paket pekerjaan selama tiga tahun itu yang diselewengkan.

Terdiri dari, proyek pembangunan drainase, plengsengan, jalan paving, beton rabat penahan jalan sepanjang pada tahun 2016. Kemudian, tahun 2017 berupa, proyek pemasangan paving jalan makam, plengsengan irigasi serta penahan jalan. Terakhir tahun 2018, berupa proyek rehab Gedung TK.

“Terdakwa juga memaksa PPK dan Tim Pemeriksa Kegiatan untuk menandatangi SPJ dengan ancaman, apabila tidak disuruh untuk mengundurkan dari perangkat desa,” jelasnya.

Untuk diketahui, persidangan tindak pidana korupsi ini dipimpin oleh ketua Majelis Hakim Cokorda Gede Arthana. Terdakwa Bunasir didampingi Yuliana Herianti Ningsih, selalu penasihat hukumnya.

Sedangkan Tim JPU terdiri dari, Kasi Pidsus Dedi Agus, Dedi Saputra dan Verry Dewantoro. Persidangan akan dilanjutkan dua minggu ke depan dengan agenda pledoi.(tim)

Continue Reading
Advertisement
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

space-iklan-300x250

TV DIGITAL MADU TV

space-iklan-300x400

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

%d blogger menyukai ini: