fbpx
Connect with us

Berita

MALANG – Penetapan Dua Ranperda Tak Sesuai Jadwal Pengesahan

Diterbitkan

pada

MALANG – Penetapan Dua Ranperda Tak Sesuai Jadwal Pengesahan dua Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Malang yaitu Ranperda tentang jasa usaha dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum dipastikan tak sesuai jadwal yang ditetapkan pertama. Pasalnya, dalam tahap pembahasan, panitia khusus (pansus) ke dua Ranperda tersebut meminta untuk ada penambahan waktu pembahasan. Hal itu disampaikan pansus saat sidang paripurna dengan agenda penyampaian laporan hasil kerja pansus pembahasan Ranperda tentang jasa usaha dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum yang berlangsung hari, Kamis (22,10,2020). Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika menyampaikan, pada awalnya pengesahan dua Ranperda itu dijadwalkan pada Senin (26,10,2020) mendatang. Hal itu bersamaan dengan agenda pelemparan Wali Kota Malang terkait RAPBD Kota Malang tahun anggaran 2021. Made menjelaskan, sesuai kesepakatan, maka agenda pembahasan untuk dua Ranperda itu akan dilakukan sebanyak dua kali. Untuk pertemuan ke dua nantinya akan dijadwalkan rapat koordinasi dengan perangkat daerah. Sehingga, hasilnya tidak saling bertentangan. Karena kedua Ranperda tersebut berkaitan dengan retribusi. Made menambahkan ke dua pansus retribusi tersebut harus menyesuaikan dengan objek yang dikenai tarif. Karena selama ini, masih ada satu objek yang kemudian dobel penarikan dan itu akan membebani masyarakat. Penetapan tarif melalui penarikan retribusi selama ini menurutnya memang perlu penghitungan yang lebih maksimal. Sehingga tidak akan memberatkan ke dua belah pihak, baik itu pemerintah sebagai pembuat kebijakan maupun masyarakat sebagai objek retribusi. Disisi lain, Made juga menjelaskan jika pembahasan setiap Ranperda selalu melibatkan Kemenkumham Provinsi Jawa Timur. Termasuk dua Ranperda tersebut yang sebelumnya juga menghadirkan perwakilan Kemenkumham untuk melakukan pembahasan secara langsung. Lebih jauh pria kelahiran Pulau Dewata itu menyebut jika pembahasan Ranperda tentang jasa usaha dan Ranperda tentang perubahan atas Perda Nomor 3 Tahun 2015 tentang retribusi jasa umum harus selesai dalam dua pekan ke depan. Sehingga, awal November mendatang Ranperda tersebut dapat dikirim ke Provinsi Jawa Timur dan dilakukan evaluasi. Selanjutnya bisa ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.

download madu tv di playstore

Continue Reading
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Radio MDSFM

Madu TV Channel

Linked Media

%d blogger menyukai ini: