Connect with us

Internasional

LPSK Jamin Bayar Kompensasi 413 Korban Terorisme Tuntas Akhir Tahun

Diterbitkan

pada

Beberapa warga masyarakat ikut memperingati 19 tahun BOM Bali I di Legian Kuta, Bali, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha

Badung – Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menjamin pembayaran kompensasi terhadap 413 korban terorisme masa lalu akan tuntas pada akhir Tahun 2021.

“Iya, ada 413 korban yang akan dibayarkan lagi untuk kompensasinya. Diharapkan tahun ini bisa selesai,” kata Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo dalam kegiatan peringatan 19 tahun Bom Bali I di Legian, Kuta, Bali, Selasa.

Ia mengatakan bahwa hingga saat ini masih dalam proses assesment terhadap 413 korban terorisme tersebut baik WNI dan WNA. Sementara untuk jumlah kompensasi diberikan dilihat dari masing derajat lukanya.

Adapun nilai kompensasinya, untuk korban meninggal dunia sebesar Rp250 juta, korban dengan luka berat Rp210 juta, luka sedang Rp115 juta dan luka ringan Rp75 juta.

“(Untuk WNA) kami ke beberapa negara untuk melakukan asesmen, dan nanti di akhir tahun dibayarkan kepada mereka. Paling banyak Australia, tapi ya memang belum dibuka ke negaranya,” ujarnya.

Ia mengatakan pembayaran kompensasi membuktikan aturan terhadap hak korban yang dituangkan dan dijamin dalam undang-undang, bukan sekadar untaian kata yang indah, tetapi dapat dibuktikan dan diwujudkan dengan nyata, melalui pembayaran kompensasi ini kepada para korban.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagaimana disebutkan dalam UU No. 31 Tahun 2014 yang diperkuat dengan UU No. 5 Tahun 2018, menjamin korban tindak pidana terorisme berhak mendapatkan kompensasi.

Sebelumnya, telah dilakukan pembayaran kompensasi sejak terjadinya peristiwa Bom Bali 2002 dan secara simbolis diserahkan langsung oleh Presiden Republik Indonesia pada 16 Desember 2020 terhadap 215 korban dengan total nilai kompensasi sebesar Rp39,2 miliar.

Menurut dia bila dibandingkan beban penderitaan para korban yang harus ditanggung selama seumur hidup, jumlah kompensasi tersebut tentunya tidak seberapa artinya. Akan tetapi pembayaran kompensasi ini sebagai wujud nyata dari salah satu bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan rasa keadilan kepada para korban.

“Mudah-mudahan dengan adanya pembayaran kompensasi ini dapat dijadikan sebagai secercah harapan untuk dapat memulihkan kehidupan para korban. Keberhasilan korban mendapatkan hak atas kompensasi ini tidak terlepas adanya dukungan dan kerja sama yang baik dari BNPT maupun aparat penegak hukum dimulai dari pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan di pengadilan,” ucap dia berharap.(akp/antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Internasional

AS Pertimbangkan Bebas Visa untuk 4 Negara

Diterbitkan

pada

Arsip Foto - Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas di Washington, 24 September 2021. ANTARA/Reuters/as.

Washington, Amerika Serikat – Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas pada Selasa mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menambahkan empat negara ke dalam program bebas visanya.

Program bebas visa itu memungkinkan warga asing datang ke AS tanpa visa untuk masa tinggal hingga 90 hari.

“Kami memiliki empat kandidat dalam proses: Israel, Siprus, Bulgaria dan Rumania,” kata Mayorkas dalam sebuah acara industri perjalanan pada Selasa (26/10).

“Kami sangat, sangat fokus pada program ini,” ujar Mayorkas. Dia juga menyebutkan program itu memberikan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan.

Pada September, AS menambahkan Kroasia ke dalam program bebas visanya.

Kepala Eksekutif Asosiasi Perjalanan AS Roger Dow mengatakan penambahan Kroasia dalam daftar bebas visa AS itu berkontribusi pada peningkatan devisa senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,42 triliun) bagi ekonomi Negeri Paman Sam itu.

“Setiap kali Anda menambahkan salah satu negara (ke dalam daftar bebas visa) ini, perjalanannya akan meningkat pesat,” kata Dow.

Pihak Gedung Putih pada Agustus mengatakan bahwa Biden menekankan “pemerintahannya akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Israel dengan cara yang akan menguntungkan warga AS dan warga Israel, termasuk dengan bekerja sama untuk memasukkan Israel dalam program bebas visa AS.”

Pernyataan tersebut disampaikan Gedung Putih setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Mayorkas juga telah bertemu dengan Duta Besar Israel untuk AS pada Agustus dan keduanya membahas isu bebas visa.

Pada Februari, Mayorkas berbicara dengan Komisaris Komisi Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan keduanya “menyatakan minat yang berkelanjutan dalam mempertahankan Perjanjian Catatan Nama Penumpang AS-EU dan bekerja sama dengan Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania untuk memenuhi kualifikasi untuk Program Bebas Visa.”

Untuk mengikuti program tersebut, setiap negara harus memenuhi persyaratan terkait kontraterorisme, penegakan hukum, penegakan imigrasi, keamanan dokumen, dan pengelolaan perbatasan.

Saat ini ada 40 negara yang termasuk dalam program bebas visa AS.

“Persyaratan ini termasuk memiliki tingkat penolakan visa non-imigran di bawah 3 persen, mengeluarkan dokumen perjalanan yang aman, dan bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas kontraterorisme AS,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada September.(reuters)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: