Connect with us

Hukum dan Ham

KPK Amankan Dokumen-Alat Elektronik Terkait Kasus di Banjarnegara

Diterbitkan

pada

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri. ANTARA/HO-Humas KPK.

Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengamankan barang bukti berupa dokumen dan alat elektronik dari penggeledahan tujuh lokasi berbeda di Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah.

Penggeledahan dilakukan dalam penyidikan kasus dugaan dugaan korupsi turut serta dalam pemborongan, pengadaan atau persewaan di Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan penerimaan gratifikasi.

KPK telah menetapkan dua tersangka terkait kasus tersebut, yaitu Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono (BS) dan Kedy Afandi (KA) yang merupakan orang kepercayaan Budhi.

“Dari seluruh tempat dan lokasi tersebut, tim penyidik menemukan dan mengamankan berbagai bukti di antaranya dokumen dan alat elektronik yang diduga terkait dengan perkara,” kata Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Pada Senin (11/10), tim penyidik KPK menggeledah tiga lokasi, yaitu Kantor Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Banjarnegara, ruang unit kerja pengadaan barang dan jasa (UKPBJ), dan rumah kediaman dari pihak terkait di Kelurahan Parakancanggah, Kabupaten Banjarnegara.

Sebelumnya pada Sabtu (9/10), tim penyidik KPK juga telah menggeledah empat lokasi, yakni rumah kediaman dari pihak-pihak yang terkait dengan perkara yang berada di Temanggungan Kalipelus, Bandingan Rakit, Desa Parakancanggah, dan Desa Twelagiri.

Ali mengatakan bukti-bukti yang diamankan tersebut akan dianalisa mendalam dan segera disita untuk menjadi bagian kelengkapan berkas perkara tersangka Budhi dan kawan-kawan.

KPK telah menetapkan Budhi dan Kedy sebagai tersangka pada 3 September 2021.

Keduanya disangkakan melanggar Pasal 12 huruf i dan atau Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dalam konstruksi perkara, KPK menyebut pada September 2017, Budhi memerintahkan Kedy memimpin rapat koordinasi (rakor) yang dihadiri oleh para perwakilan asosiasi jasa konstruksi di Kabupaten Banjarnegara.

Dalam pertemuan tersebut, disampaikan sebagaimana perintah dan arahan Budhi, Kedy menyampaikan bahwa paket proyek pekerjaan akan dilonggarkan dengan menaikkan harga perkiraan sendiri (HPS) senilai 20 persen dari nilai proyek dan untuk perusahaan-perusahaan yang ingin mendapatkan paket proyek dimaksud diwajibkan memberikan komitmen “fee” sebesar 10 persen dari nilai proyek.

Pertemuan lanjutan kembali dilaksanakan di rumah pribadi Budhi yang dihadiri oleh beberapa perwakilan Asosiasi Gapensi Banjarnegara dan secara langsung Budhi menyampaikan diantaranya menaikkan HPS senilai 20 persen dari harga saat itu. Dengan pembagian lanjutannya adalah senilai 10 persen untuk Budhi sebagai komitmen “fee” dan 10 persen sebagai keuntungan rekanan.

Selain itu, Budhi juga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur diantaranya membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR Kabupaten Banjarnegara, mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Kedy juga selalu dipantau serta diarahkan oleh Budhi saat melakukan pengaturan pembagian paket pekerjaan yang nantinya akan dikerjakan oleh perusahaan milik Budhi yang tergabung dalam Grup Bumi Rejo.

Penerimaan komitmen “fee” senilai 10 persen oleh Budhi dilakukan secara langsung maupun melalui perantaraan Kedy.

KPK menduga Budhi telah menerima komitmen “fee” atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara sekitar Rp2,1 miliar.(antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Hukum dan Ham

Polres Kota Batu Jatim Mengungkap Motif Penganiayaan Balita

“Korban dianggap sebagai beban, karena bukan anak biologis pelaku.”

Diterbitkan

pada

Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan (tengah) pada saat melakukan jumpa pers terkait kasus penganiayaan balita, di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu (27/10/2021). ANTARA/Vicki Febrianto

Kota Batu – Kepolisian Resor (Polres) Kota Batu berhasil mengungkap motif dibalik kasus penganiayaan seorang balita di wilayah Kota Batu, Jawa Timur (jatim) dengan seorang tersangka berinisial WK (26) .

Kapolres Batu AKBP I Nyoman Yogi Hermawan, di Kota Batu, Jawa Timur, Rabu, mengatakan bahwa motif di balik penganiayaan balita berusia 2,5 tahun tersebut adalah terkait dengan faktor ekonomi, karena sang balita dianggap sebagai beban.

“Motif tersangka, karena ekonomi. Korban dianggap sebagai beban, karena bukan anak biologis pelaku,” kata Yogi.

Yogi menjelaskan, selain motif masalah perekonomian tersebut, pelaku juga selalu merasa kesal dengan sang balita, karena korban sering rewel. Kemudian, latar belakang lain adalah pelaku juga memiliki permasalahan dengan ibu balita yang berusia 19 tahun tersebut.

Pelaku, katanya pula, merupakan kekasih atau calon suami dari ibu korban. Keduanya telah tinggal bersama mulai Agustus 2021. Penganiayaan kepada sang bayi tersebut, ditengarai telah dilakukan tersangka WK sejak mereka tinggal bersama.

“Rencananya, tersangka akan menikahi ibu korban dalam waktu dekat. Sehingga mereka sudah tinggal satu rumah sejak Agustus 2021. Penganiayaan itu juga dilakukan mulai Agustus,” katanya lagi.

Tersangka dengan ibu korban dalam waktu dekat akan menikah, sehingga mereka tinggal satu rumah. Mulai Agustus melakukan kekerasan. Tersangka beberapa kali melakukan penganiayaan, dan kali ini yang paling parah, kata dia pula.

Berdasarkan hasil visum yang diterima Polres Kota Batu, korban mengalami luka di sekujur tubuhnya. Korban mengalami luka bakar akibat disiram air panas, luka bekas sundutan rokok, dan bekas gigitan pada jari-jari korban.

“Saat ini korban masih dirawat di rumah sakit, dan didampingi oleh petugas medis, termasuk pemulihan untuk trauma healing,” ujarnya.

Petugas mengamankan sejumlah barang bukti berupa bak plastik yang digunakan untuk memandikan korban, gayung yang dipergunakan untuk menyiram air panas, dan panci kecil yang dipergunakan untuk merebus air.

Kejadian yang dilakukan tersangka sejak Agustus 2021 tersebut, tidak dilaporkan kepada pihak berwajib oleh sang ibu. Sang ibu tertekan akibat kejadian penganiayaan yang menimpa anaknya tersebut, dan merasa takut tidak dinikahi oleh tersangka.

“Ibu tidak melapor karena merasa tertekan, dan takut tidak dinikahi oleh tersangka,” katanya pula.

Polisi berhasil menangkap tersangka usai mendapatkan laporan dari paman korban. Paman korban melaporkan kasus penganiayaan balita tersebut pada Sabtu (23/10), dan kemudian pelaku ditangkap pada Minggu (25/10).

“Dalam waktu 1×24 jam, pelaku berhasil kami tangkap,” katanya lagi.

Pelaku dijerat dengan Pasal 80 ayat 2 juncto 76c UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU Nomor 23 Tahun 2002, yang telah diubah UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, dengan ancaman pidana penjara maksimal lima tahun.(antara/*)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: