spot_img
Kamis, Juni 13, 2024
Beranda Nasional Ekonomi KKP Ungkap Alasan Ilmiah Larang Lalu Lintas Benih Lobster Bawah 5 Gram

KKP Ungkap Alasan Ilmiah Larang Lalu Lintas Benih Lobster Bawah 5 Gram

94

Jakarta – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menyebutkan alasan ilmiah guna melarang lalu lintas benih bening lobster (BBL) yang berukuran di bawah 5 gram. Hal tersebut seiring terbitnya Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17 Tahun 2021. Profesor Riset Badan Riset dan SDM KKP, Profesor Ketut Sugama, dalam siaran pers di Jakarta, Rabu, mengatakan keputusan tersebut bukan untuk menghalangi pelaku usaha, melainkan untuk menjamin kegiatan budidaya BBL berjalan lebih optimal. Hal tersebut berdasarkan hasil kajian potensi hidup BBL ukuran di bawah 5 gram.

“Salah satu fase kritis dalam kegiatan pembudidayaan lobster adalah pada tahapan pemeliharaan BBL sampai dengan ukuran 5 gram. Pada fase tersebut tingkat kelangsungan hidupnya masih rendah di bawah 30 persen,” ujar Profesor Ketut Sugama. Ia memaparkan, beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat kelangsungan hidup BBL ukuran di bawah 5 gram. Antara lain masih rentan terhadap perubahan lingkungan, seperti suhu, cahaya, dan salinitas. Sedangkan benih lobster yang telah mencapai ukuran 5 gram ke atas, sudah lebih tahan terhadap perubahan lingkungan.

“Jadi KKP membuat keputusan melalui pertimbangan yang matang. Kita justru ingin proses budidaya ini berjalan optimal,” katanya. Ia juga mengemukakan, pada ukuran di atas 5 gram, tingkat kelangsungan hidup benih lobster untuk kegiatan budidaya di luar daerah tangkapan, menjadi lebih tinggi. Sementara itu, ujarnya, tujuan kementerian yang dinakhodai Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, memiliki tujuan khusus atas kebijakan ini. Penerbitan aturan soal lobster ini salah satunya untuk menjaga keberlanjutan dan ketersediaan sumber daya perikanan. Kemudian untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, kesetaraan teknologi budidaya, pengembangan investasi. Selain itu, untuk peningkatan devisa negara, serta pengembangan pembudidayaan lobster.

Direktur Eksekutif Pusat Kajian Maritim untuk Kemanusiaan, Abdul Halim, menyatakan bahwa Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 17/2021 terkait pengelolaan komoditas lobster sejalan dengan prinsip berkelanjutan. Menuruttnya, sejumlah prinsip itu antara lain berbasis kajian ilmiah, karena stok lobster berada pada status kuning dan merah di 11 Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP) Negara Republik Indonesia, sehingga pemanfaatannya harus terlaksana secara hati-hati dengan pengawasan yang ketat. Prinsip lainnya dalah berbasis pada manajemen perikanan yang baik, serta penegakan hukum yang transparan dan adil.

Untuk itu, ujar Abdul Halim, hal yang perlu terlaksana adalah menerjemahkan mandat Peraturan Menteri KP No. 17/2021 tersebut sesuai dengan kekhasan sumber daya yang tersedia. Sesuai dengan prinsip keadilan dalam pemanfaatan sumber daya dan penegakan hukum yang terbuka. (Antara/mrr/ed: zl)