Surabaya – Atas arahan Presiden Joko Widodo Kementerian Sosial telah menyusun berbagai program bantuan sosial (bansos) untuk mengurangi dampak kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Menteri Sosial, Tri Rismaharani, meminta masyarakat agar tenang karena dalam masa kedaruratan pemerintah menyalurkan bantuan cukup beragam untuk masyarakat.
Program bansos yang terbaru adalah kebijakan untuk memberikan bantuan kepada 5,9 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). “Mereka ini sama sekali baru. Datanya dari pemerintah daerah. Bantuannya sebesar Rp200 ribu/KPM selama Juli-Desember 2021,” kata Mensos Risma dalam jumpa pers dengan media di Surabaya (20/07). Untuk keperluan itu, Kemensos mengalokasikan anggaran sebesar Rp7,08 triliun. Selain itu, kebijakan baru yang diluncurkan dalam rangka mengurangi beban masyarakat bersamaan dengan (PPKM) Darurat adalah penyaluran beras.
Kemensos menyalurkan bantuan beras sebesar 5 kg khusus untuk pekerja sektor informal terdampak pandemi di se-Jawa-Bali. Yakni zona pemberlakuan PPKM Darurat. Para penerima adalah pemilik warung makan, pedagang kaki lima, pengemudi ojek, buruh lepas, buruh harian, karyawan kontrak, dan sebagainya, yang tidak bisa bekerja karena pembatasan aktifitas.
Untuk keperluan itu, Kemensos menyiapkan total 2.010 ton beras. Sebanyak 122 pemerintah kabupaten/kota mendapatkan masing-masing 3.000 paket beras (per paket seberat 5 kg) dan 6.000 paket (per paket seberat 5 kg) untuk enam ibukota provinsi.
Selain itu, Kemensos juga bermitra dengan Perum Bulog dalam penyaluran beras seberat 10 kg/KPM untuk 10 juta KPM PKH, 10 juta KPM BST, dan 8,8 juta KPM Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT)/Kartu Sembako non PKH. “Yang menyalurkan Perum Bulog, Kemensos hanya mengirimkan data penerima kepada Kementerian Keuangan. Dalam rangka pelaksanaan program perlindungan sosial, Kemensos juga mengoptimalisasi program bansos yang sudah eksisting, yakni PKH, BPNT/Kartu Sembako dan BST. PKH salur tahap ketiga yakni untuk bulan Juli-Agustus-September, tersalurkan pada Juli 2021.
Untuk PKH, Mensos mengingatkan, meskipun target bantuan 10 KPM, tapi sebenarnya yang riil mendapatkan bantuan PKH sebanyak lebih dari 33.674.865 jiwa. “Sebab bantuan untuk peserta PKH itu berdasarkan komponen yang ada dalam keluarga,” kata Mensos Risma. Kemudian dalam menindaklanjuti arahan Presiden Joko Widodo agar salur bantuan sosial dipercepat sampai ke tangan penerima manfaat, Mensos Risma terus bergerak door to door . Kemarin, Mensos Risma blusukan melakukan pengecekan kepada para penerima manfaat BST, BPNT/Program Sembako, dan PKH di Kota Surakarta.
Dalam pengecekan lapangan tersebut, Mensos tidak lupa memfoto KTP/KK dan kartu PKH sebagai bentuk pengecekan dan wujud transparansi. Sebelum meninggalkan lokasi pengecekan Mensos meminta kepada para pendamping agar terus mengawal agar warga segera menerima bansos. (*/red)
