Connect with us

Nasional

Kemenag Resmi Luncurkan Buku Saku Halal

Diterbitkan

pada

Tampilan depan dan belakang buku saku halal. (Kemenag)

Jakarta  – Kementerian Agama secara resmi meluncurkan buku saku halal. Ini sebagai panduan serta upaya meningkatkan literasi masyarakat soal jaminan produk halal (JPH) sejak dari hulu hingga hilir.

Pelaksana Tugas Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), Mastuki, mengatakan peningkatan literasi halal akan mendorong terwujudnya sadar halal. Khususnya di tengah masyarakat yang berimplikasi pada menguatnya ekosistem halal di Indonesia.

“Terlebih, halal saat ini tidak lagi soal fiqih dalam konteks halal versus haram saja. Secara konsep, halal telah mengalami perkembangan pesat. Baik itu terkait syariah compliance atau kepatuhan syariah, maupun terkait berbagai bidang ilmu pengetahuan atau sains. Kemudian di dunia industri yang begitu dinamis,” ujar Mastuki dalam keterangan tertulis yang tersampaikan di Jakarta, Selasa (7/9).

Buku saku halal tersebut membahas sejumlah topik penting tentang halal dan JPH. Mulai dari konsep halal dalam Islam dan sains, urgensi mengonsumsi produk halal, regulasi tentang sertifikasi halal, dukungan pemerintah terhadap sertifikasi halal, halal sebagai global lifestyle, hingga tata cara mendeteksi atau memastikan produk halal.

Dalam proses penyusunannya, Kemenag menggandeng Universitas Islam Negeri (UIN) Surakarta. Mastuki memastikan peran UIN tersebut sejalan dengan amanat regulasi terbaru JPH. Apalagi dalam rangka memberikan kesempatan bagi peran perguruan tinggi dalam penyelenggaran JPH.

“Ini menjadi salah satu bentuk peran penting perguruan tinggi khususnya PTKIN (Perguruan Tingi Keagamaan Islam Negeri). Di mana UIN harus menjadi garda depan pengembangan kajian-kajian penting di bidang halal sesuai kapasitas yang dimiliki,” kata dia.

“Meningkatnya literasi halal di masyarakat merupakan salah satu indikator penting sekaligus menjadi modal suksesnya penyelenggaraan jaminan produk halal di Indonesia. Terlebih, cita-cita untuk mewujudkan Indonesia sebagai pusat produsen produk halal dunia telah menjadi komitmen bersama,” kata dia.

Sementara itu, Rektor UIN Surakarta Mudofir mengatakan saat ini halal telah menjadi perhatian dunia. Urgensi konsep halal pun semakin besar dalam kehidupan masyarakat dunia. Apalagi konsep halal identik dengan green product, produk yang thayyib, yang baik, aman dan berkualitas untuk digunakan oleh umat manusia.

“BPJPH bukan hanya milik Indonesia saja, melainkan telah menjadi milik dunia,” kata Mudofir. (Antara/af/ed.zl)

Continue Reading
Advertisement

Hukum dan Ham

Petugas Bongkar Bangunan Liar di Jalur Objek Wisata Palabuhanratu

Diterbitkan

pada

Personel Satpol PP Kabupaten Sukabumi melakukan pembongkaran terhadap bangunan liar yang berdiri di lahan milik negara tepatnya di Jalan Jendral Sudirman, Kelurahan/Kecamatan Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jabar, Rabu (28/10). (Antara/Aditya Rohman)

Sukabumi, Jabar – Petugas keamanan gabungan yang berasal dari berbagai unsur melakukan pembongkaran secara paksa terhadap sejumlah bangunan liar. Bangunan liar tersebut berdiri di sepanjang jalur menuju objek wisata Pantai Palabuhanratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu.

“Tindakan tegas berupa pembongkaran sejumlah bangunan liar ini karena pemiliknya tidak mengindahkan teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak tiga kali untuk membongkar sendiri bangunan ilegal tersebut,” kata Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Dodi Rukmanto kepada wartawan, Rabu.

Pantauan di lokasi, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri serta unsur pemerintahan lainnya langsung melakukan pembongkaran. Oknum pemilik bangunan liar itu seakan “menantang” petugas karena nekat mendirikan bangunan semipermanen. Seperti, warung, tempat beristirahat maupun bale-bale yang jaraknya berdekatan dengan kantor/markas lembaga penegak hukum. Seperti, di depan gedung Pengadilan Agama hingga markas Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Menurut Dodi, sebelum adanya pembongkaran, pihaknya sudah memberikan teguran secara tertulis dan lisan kepada pemilik bangunan ilegal itu untuk segera membongkar hingga batas waktu yang telah menjadi ketetapan. Setelah batas waktu bangunan liar itu masih tetap tidak pemilik bongkar. Maka pihak tim gabungan melakukan antisipasi adanya penolakan, langsung melakukan pembongkaran. Tidak memberikan toleransi kepada pemilik bangunan.

“Dalam melakukan pembongkaran tersebut tentunya kami tidak semena-mena. Tetap menjaga harta benda yang berada di dalam bangunan itu tidak rusak. Selama pembongkaran ini, kami pun meminta pemiliknya untuk membantu dan menyaksikannya,” katanya lagi.

Dodi mengatakan dasar pembongkaran sesuai peraturan daerah setempat. Hal tersebut karena bangunan ilegal itu berada di atas tanah milik pemerintah, tanpa izin, menyebabkan kekumuhan. Keputusan ini sebagai antisipasi adanya oknum lainnya yang ikut mendirikan bangunan secara ilegal.

Tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman, penertiban pun terlaksana di beberapa titik sekitar objek wisata yang masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Seperti, pembongkaran lapak pedagang yang berada di atas trotoar Pasar Palabuhanratu khususnya yang di depan yang di trotoar.

Selanjutnya, di sekitar muara tepatnya di Desa Citepus, pembongkaran bangunan liar selain melanggar aturan, juga mengganggu arus lalu lintas. Parahnya banyak pengendara gunakan untuk memarkirkan kendaraannya. Baik sepeda motor maupun mobil, sehingga akibatnya rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan peraturan ini, awalnya lebih kepada edukasi agar tidak menanfaatkan lahan atau tanah milik Pemkab Sukabumi yang bukan peruntukannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendirian bangunan. (Antara/aar)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: