“Tindakan tegas berupa pembongkaran sejumlah bangunan liar ini karena pemiliknya tidak mengindahkan teguran berupa surat peringatan yang dilayangkan sebanyak tiga kali untuk membongkar sendiri bangunan ilegal tersebut,” kata Kasat Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi Dodi Rukmanto kepada wartawan, Rabu.

Pantauan di lokasi, petugas gabungan dari Satpol PP, TNI, dan Polri serta unsur pemerintahan lainnya langsung melakukan pembongkaran. Oknum pemilik bangunan liar itu seakan “menantang” petugas karena nekat mendirikan bangunan semipermanen. Seperti, warung, tempat beristirahat maupun bale-bale yang jaraknya berdekatan dengan kantor/markas lembaga penegak hukum. Seperti, di depan gedung Pengadilan Agama hingga markas Satpol PP Kabupaten Sukabumi.

Menurut Dodi, sebelum adanya pembongkaran, pihaknya sudah memberikan teguran secara tertulis dan lisan kepada pemilik bangunan ilegal itu untuk segera membongkar hingga batas waktu yang telah menjadi ketetapan. Setelah batas waktu bangunan liar itu masih tetap tidak pemilik bongkar. Maka pihak tim gabungan melakukan antisipasi adanya penolakan, langsung melakukan pembongkaran. Tidak memberikan toleransi kepada pemilik bangunan.

“Dalam melakukan pembongkaran tersebut tentunya kami tidak semena-mena. Tetap menjaga harta benda yang berada di dalam bangunan itu tidak rusak. Selama pembongkaran ini, kami pun meminta pemiliknya untuk membantu dan menyaksikannya,” katanya lagi.

Dodi mengatakan dasar pembongkaran sesuai peraturan daerah setempat. Hal tersebut karena bangunan ilegal itu berada di atas tanah milik pemerintah, tanpa izin, menyebabkan kekumuhan. Keputusan ini sebagai antisipasi adanya oknum lainnya yang ikut mendirikan bangunan secara ilegal.

Tidak hanya di Jalan Jenderal Sudirman, penertiban pun terlaksana di beberapa titik sekitar objek wisata yang masuk dalam kawasan Geopark Ciletuh Palabuhanratu. Seperti, pembongkaran lapak pedagang yang berada di atas trotoar Pasar Palabuhanratu khususnya yang di depan yang di trotoar.

Selanjutnya, di sekitar muara tepatnya di Desa Citepus, pembongkaran bangunan liar selain melanggar aturan, juga mengganggu arus lalu lintas. Parahnya banyak pengendara gunakan untuk memarkirkan kendaraannya. Baik sepeda motor maupun mobil, sehingga akibatnya rawan terjadi kecelakaan lalu lintas.

Dalam menegakkan peraturan ini, awalnya lebih kepada edukasi agar tidak menanfaatkan lahan atau tanah milik Pemkab Sukabumi yang bukan peruntukannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pendirian bangunan. (Antara/aar)