Beranda Berita KASN Nyatakan Biaya Politik Tinggi Penyebab Adanya Transaksi Jabatan

KASN Nyatakan Biaya Politik Tinggi Penyebab Adanya Transaksi Jabatan

43
0

Maraknya jual beli jabatan dalam pemerintahan, menjadikan KASN brrtindak cepat, yakni dengan melakukan berbagai cara pencegahan. Salah satunya dengan mengusulkan untuk menurunkan biaya politik. Pasalnya, jabatan erat kaitannya dengan partai politik. Hal tersebut dikatakan Ketua KASN Sofian Effendi saat ditemui disela-sela kegiatan rapat koordinasi percepatan penerapan nilai dasar kode etik, dan kode perilaku ASN serta monitoring evaluasi penerapan sijapti, di salah satu hotel di Kota Malang, Kamis Pagi.

Ia menambahkan, tingginya biaya pemilu mejadi salah satu sebab terjadinya jual beli jabatan. Terlebih lagi, uang hasil jual beli jabatan, diduga kuat dipergunakan untuk pengembalian biaya kampanye dalam pemilihan kepala daerah.

Lebih jauh lagi, pertimbangan rotasi jabatan di daerah lebih didasarkan pada kedekatan pada ketua partai politik penyokong kepala daerah, itulah sebabnya, jabatan rentan untuk diperjual belikan, sekaligus sebagai bentuk tukar menukar jasa. Oleh karena itu, pengembangan karir ASN dilakukan dengan pertimbangan integritas dan moralitas. Sementara penilaian kinerja ASN harus dilakukan secara objektif, terukur, akuntabel, pertisipatif dan transparan.

Ia menambahkan, biaya pemilu di Indonesia mencapai 37 triliun rupiah, sementara biaya pengawasan pemilu sebesar 3,7 triliun. Oleh karena itu, KASN mendorong pemerintah untuk menurunkan biaya pemilu, dengan menggunakan e-voting seperti yang dilakukan di negara maju lainnya. Untuk diketahui, praktek jual beli jabatan bertentangan dengan Ketentuan Pasal 69 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara, yang berisi pengembalian karir Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan berdasarkan kualifikasi, kompetensi, penilaian kinerja dan kebutuhan instansi pemerintah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

64 − 54 =