Connect with us

Hukum & HAM

Kamboja Bebaskan 26 Aktivis Oposisi dan Tahanan Politik

Diterbitkan

pada

Arsip - Kong Raya (tengah), dikawal polisi saat tiba di pengadilan negeri Phnom Penh, Selasa (15/3/16). Pengadilan Kamboja menyatakan bersalah dan menghukum mahasiswa sebuah universitas tersebut selama 1,5 tahun penjara atas postingan Facebook, menyerukan pergantian rezim. (REUTERS/Samrang Pring/djo/16)

Phnom Penh, Kamboja – Kamboja telah melepaskan 26 orang yang merupakan aktivis politik, lingkungan, dan kepemudaan, yang menghadapi tuntutan penghasutan melawan pemerintah.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa pembebasan itu merupakan langkah positif namun masih banyak yang ditahan.

Perdana Menteri Hun Sen, yang telah memimpin Kamboja selama 36 tahun, menghadapi seruan untuk memperbaiki catatan HAM dalam pemerintahannya menjelang konferensi tingkat tinggi Asia-Eropa, di mana Kamboja menjadi tuan rumah, pada bulan ini.

Seorang juru bicara kementerian kehakiman mengkonfirmasi dilepasnya para aktivis yang ditahan dan menolak adanya tekanan internasional. Dia mengatakan bahwa salah satu alasan dilepasnya para tahanan adalah untuk mengurangi kelebihan beban kapasitas penjara.

“Ini adalah prosedur normal pengadilan, pengadilan tidak memperhatikan apakah para tahanan aktivis atau bukan,” kata Chin Malin pada Reuters, Rabu.

“Ini adalah kampanye untuk membantu menyelesaikan kasus yang tertahan di pengadilan-pengadilan dan untuk mengurangi keterisian di penjara-penjara yang padat,” tambahnya.

Di antara mereka yang dilepaskan pada 5 November dan 12 November 2021 termasuk para anggota kelompok lingkungan Mother Nature Cambodia, aktivis partai oposisi dan pemimpin serikat Rong Chhun, menurut Human Rights Watch. Meski telah dibebaskan, tuntutan atas mereka belum dicabut.

“Pembebasan atas 26 orang yang ditahan secara tidak adil adalah berita baik, namun tak ada yang dapat menghentikan otoritas Kamboja untuk kembali menangkap mereka di masa depan, kata Brad Adams yang merupakan direktur Asia dari Human Rights Watch.

Adapun sebanyak 60 tahanan politik masih belum dibebaskan, kata kelompok itu.

“Kami meminta kepada pemerintah untuk membebaskan aktivis politik dan kepemudaan lainnya tanpa persyaratan apapun, mengingat mereka tak seharusnya ditahan karena mengangkat isu-isu penting tentang lingkungan atau peraturan perundangan di Kamboja dalam domain publik,” kata direktur kelompok hak asasi manusia setempat LICADHO, Naly Pilorge.(reuters)

Continue Reading
Advertisement

HAM

Perjuangan Mahasiswa India Lawan Diskriminasi Kasta Naikkan Asa Dalit

“Kesedihan masih ada di hati saya … saya tidak bisa melepaskannya”

Diterbitkan

pada

Arsip - Warga India dari kasta Dalit meneriakkan slogan-sloan saat menggelar aksi protes di Mumbai, India, Januari 2018. (ANTARA/Reuters/as)

Chennai, India – Dirisak oleh staf akademik, dilarang memasuki laboratorium universitas dan bahkan ditolak menduduki kursi, Deepa P. Mohanan putus asa untuk dapat menyelesaikan PhD-nya sebagai wanita India kasta rendah. Tapi kemudian dia memutuskan untuk melawan.

Mohanan, yang meneliti pengobatan nano, menjadi gadis yang sosoknya terpampang di poster bagi puluhan ribu sesama mahasiswa Dalit ketika dia melakukan mogok makan untuk memprotes diskriminasi dan berhasil memaksa otoritas universitas memberikan janji reformasi.

“Saya sangat ingin menyelesaikan PhD saya dan menyadari bahwa itu tidak akan mungkin sampai saya secara terbuka menyerukan penghapusan diskriminasi kampus yang saya hadapi selama bertahun-tahun,” kata Mohanan, 36, dalam sebuah wawancara telepon dari rumahnya di Kottayam di India selatan.

Mohanan mengakhiri mogok makan 11 harinya awal bulan ini setelah kepala Pusat Nanosains dan Nanoteknologi Universitas Internasional dan Antar Universitas Mahatma Gandhi diberhentikan menyusul keluhannya.

Universitas itu juga telah membentuk sebuah komite di bawah wakil rektor untuk menyelidiki tuduhannya, yang menurut para aktivis hak asasi mencerminkan diskriminasi yang merajalela terhadap mahasiswa kasta rendah di kampus-kampus di seluruh negara berpenduduk 1,3 miliar orang itu.

200 juta orang dari kasta Dalit India, yang berada di anak tangga terbawah dari hierarki kasta kuno, masih berjuang untuk mengakses pendidikan dan pekerjaan enam dekade setelah India melarang diskriminasi berbasis kasta dan memperkenalkan kuota minimum untuk meningkatkan perwakilan mereka.

“Diskriminasi kasta sangat lazim di kampus … ruang kelas telah menjadi ruang yang mengerikan,” kata Jenny Rowena, seorang profesor bahasa Inggris di Universitas Delhi.

Rowena, yang berkontribusi pada Saluran YouTube yang mendokumentasikan pengalaman Dalit dan komunitas terpinggirkan lainnya, mengatakan banyak siswa Dalit bolos kelas untuk menghindari dipermalukan atau putus sekolah sama sekali – memperburuk keterwakilan mereka.

Data pendidikan tinggi pemerintah menunjukkan pendaftaran siswa dari komunitas yang terpinggirkan atau kasta rendah pada 2019-20 adalah 14,7 persen dari semua siswa berusia 18-23, yang tak memenuhi kuota yang diamanatkan sebesar 15 persen di banyak bidang studi.

Perjuangan Sehari-hari….>>>

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: