Insentif Guru Bukan PNS Madrasah Segera Cair

203

Jakarta – Proses pencairan insentif bagi guru madrasah bukan PNS memasuki tahap akhir. Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas menegaskan insentif ini secara bertahap akan segera cair.

“Surat Perintah Pembayaran Dana sudah terbit. KPPN akan segera menyalurkan anggaran yang sudah teralokasi di RKAKL Kementerian Agama. Anggaran ini akan tersampaikan ke Rekening Bank Penyalur insentif guru madrasah bukan PNS,” jelas Menag di Jakarta, Senin (27/9/2021).

“Kami perkirakan, semoga akhir September atau awal Oktober 2021, dana ini sudah bisa masuk ke rekening guru bukan PNS penerima insentif,” sambungnya.

Menurut Menag, insentif ini tersampaikan kepada guru bukan PNS pada Raudlatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI). Selain itu, Madrasah Tsanawiyah (MTs), dan Madrasah Aliyah (MA). Insentif ini bertujuan memotivasi guru bukan PNS untuk lebih berkinerja dalam meningkatkan mutu pendidikan. Dengan begitu. terjadi peningkatan kualitas proses belajar-mengajar dan prestasi belajar peserta didik di RA dan Madrasah.

Dirjen Pendidikan Islam M Ali Ramdhani menambahkan, insentif akan tersampaikan kepada guru yang memenuhi kriteria. Total kuota yang ada dan telah terbagisecara proporsional. Ini berdasarkan jumlah guru setiap provinsi. Jawa Timur menjadi provinsi dengan kuota terbanyak.

“Sebelumnya, anggaran insentif guru ada di daerah. Untuk 2021, pencairan insentif terlaksana secara terpusat. Melalui anggaran Ditjen Pendidikan Islam,” ujarnya.

“Tunjangan insentif bagi guru bukan PNS pada RA/Madrasah tersalurkan kepada guru yang berhak.  Melalui rekening,” lanjutnya.

Sementara Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, M Zain, menambahkan, atas keterbatasan anggaran, insentif hanya tersampaikan kepada guru madrasah bukan PNS. Tepatnya yang memenuhi kriteria dan sesuai dengan ketersediaan kuota masing-masing provinsi.

Kriterianya: 1) Aktif mengajar di RA, MI, MTs atau MA/MAK dan terdaftar di program SIMPATIKA. SIMPATIKA kepanjangan dari Sistem Informasi Manajemen Pendidik dan Tenaga Kependidikan Kementerian Agama). 2) Belum lulus sertifikasi. 3) Memiliki Nomor PTK Kementerian Agama (NPK) dan/atau Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK). 5) Guru yang mengajar pada satuan administrasi pangkal binaan Kementerian Agama. 6) Berstatus sebagai Guru Tetap Madrasah. Guru Bukan Pegawai Negeri Sipil yang Pemerintah/Pemerintah Daerah. Bukan Kepala Madrasah Negeri dan/atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang terselenggara oleh masyarakat. Jangka waktunya paling singkat 2 tahun secara terus menerus, dan tercatat pada satuan administrasi pangkal di madrasah yang memiliki izin pendirian dari Kementerian Agama serta melaksanakan tugas pokok sebagai guru.

“Prioritas bagi guru yang masa pengabdiannya lebih lama dan ini terbukti dengan Surat Keterangan Lama Mengabdi,” tegas M Zain.

Kriteria ke-7, memenuhi kualifikasi akademik S-1 atau D-IV. Ke-8, memenuhi beban kerja minimal 6 jam tatap muka di satminkalnya. Ke-9, bukan penerima bantuan sejenis yang dananya bersumber dari DIPA Kementerian Agama. Ke-10, belum usia pensiun (60 tahun).  Ke-11, Tidak beralih status dari guru RA dan Madrasah. 10)  Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain RA/Madrasah. Ke-12, Tidak merangkap jabatan di lembaga eksekutif, yudikatif, atau legislatif.

“Terakhir, tunjangan insentif terbayarkan kepada guru yang dinyatakan layak bayar oleh Simpatika. Ini akan terbukti dengan Surat Keterangan Layak Bayar,” tandasnya. (Humas Kemenag)