Dialog Publik Raperda Tentang Pemenuhan Hak Dan Perlindungan Penyandang Disabilitas Kabupaten Probolinggo

53
Dialog Publik di Probolinggo Dorong Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas

PROBOLINGGO, 28 November 2023 – Ruang pertemuan di Kantor Bupati Probolinggo menjadi saksi kehadiran puluhan penyandang disabilitas yang antusias mengikuti dialog publik terkait pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang pemenuhan hak dan perlindungan penyandang disabilitas.

Inisiatif ini digelar oleh Persatuan Tuna Netra Indonesia (PERTUNI) Kabupaten Probolinggo, dengan partisipasi berbagai organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo. Kegiatan ini dihadiri oleh puluhan anggota PERTUNI/PDKABPRO (Persatuan Disabilitas Kabupaten Probolinggo) dan GERKATIN (Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia Kabupaten Probolinggo).

Dalam acara ini, hadir pula Kepala Badan Perencanaan Penelitian Pengembangan Daerah (Bapelitbangda) Kabupaten Probolinggo, M. Sjaiful Efendi, Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kabupaten Probolinggo, Supoyo, dan perwakilan dari Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, serta tokoh masyarakat lainnya.

Ketua Tim Pelaksana, Arizky Perdana Kusuma, menyampaikan bahwa tujuan utama dari dialog publik ini adalah untuk menampung aspirasi penyandang disabilitas dan masyarakat umum terkait penyusunan Raperda tentang disabilitas. Kegiatan ini juga bertujuan mendukung DPRD Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Peraturan Daerah (Perda) tentang disabilitas untuk tahun 2024

“Dalam dialog publik ini, banyak poin yang diangkat oleh perwakilan penyandang disabilitas, seperti akses kesehatan, fasilitas umum yang ramah disabilitas, dan peluang pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan mereka. Masalah ekonomi, pendidikan, sosial, dan politik juga menjadi fokus perbincangan,” ujar Arizky Perdana Kusuma.

Menanggapi hal ini, Supoyo, Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Probolinggo, menekankan pentingnya masukan dari komunitas disabilitas dalam penyusunan Raperda. “Aspirasi yang disampaikan oleh teman-teman disabilitas sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Ini harus menjadi prioritas dalam pemenuhan hak dan perlindungan bagi mereka,” ungkap Supoyo.

Dalam pengusulan Raperda, Supoyo menegaskan bahwa proses ini harus melibatkan semua pihak terkait. “Dalam mengusulkan sebuah Raperda, langkah-langkahnya harus masuk dalam proses pembentukan peraturan daerah. Melalui dialog publik ini, kita dapat mendengar secara langsung aspirasi dari komunitas disabilitas, dan ini menjadi dasar untuk pembahasan lebih lanjut di DPRD, baik secara internal maupun dengan eksekutif,” tambahnya.

Semua pihak berharap bahwa hasil dari dialog publik ini dapat menjadi landasan kuat bagi penyusunan peraturan daerah yang lebih inklusif dan mendukung pemenuhan hak serta perlindungan bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Probolinggo.