fbpx
Connect with us

Berita

Kalimantan Tengah – Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng

Diterbitkan

pada

Kalimantan Tengah – Jawaban Gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng

Dewan perwakilan rakyat daerah provinsi Kalimantan tengah menggelar rapat paripurna ke 4 masa persidangan satu tahun 2021 di ring Rapat Paripurna lantai tiga kantor DPRD Kalteng, Senin pagi, 1 Pebruari 2021.

Rapat Paripurna ke 4 masa Persidangan satu tahun sidang 2021 ini, di pimpin wakil ketua satu DPRD Kalteng, Abdul Razak, di dampingi wakil ketua tiga, Jimmy Carter berjalan dengan lancar.

Pada paripurna tersebut, dibahas dua agenda penting, yakni, tanggapan atau jawaban badan pembentukan peraturan daerah atau Bapemperda, atas pendapat gubernur terhadap Raperda inisiatif, DPRD Provinsi Kalimantan tengah, tentang pengakuan dan perlindunga masyarakat, hukum adat Dayak di Kalimantan Tengah.

Dan yang kedua adalah, jawaban gubernur atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD provinsi Kalimantan tengah terhadap dua Raperda Kalimantan tengah, masing masing tentang, penyelenggaraan administrasi kependudukan dan perubahan atas peraturan daerah provinsi Kalimantan tengah, nomor 4 tahun 2013 tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah.

Pada kesempatan tersebut, Wakil gubernur Kalteng, habib Ismail bin Yahya, menyampaikan, jawaban gubernur Kalteng atas pemandangan umum fraksi pendukung DPRD Kalteng, terhadap dua Raperda, provinsi Kalimantan tengah, bahwa berdasarkan Peraturan perundang-undangan di bidang Administrasi Kependudukan dinyatakan bahwa tidak ada pengenaan pembiayaan terhadap pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan termasuk denda.

Sementara itu, terkait Raperda tentang Penyelesaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah agar tidak terjadi kerugian, Wakil gubernur Menjelaskan, Pemerintah Provinsi, akan selalu berupaya meningkatkan kinerja, Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah, secara terus menerus dan berkelanjutan untuk melakukan pencegahan dan denga adanya Perda ini nantinya pemantauan penyelesaian, terhadap kerugian negara dan daerah benar-benar dapat dijalankan, sehingga Perda akan bisa menjadi pedoman yang terbaik untuk pelaksanaa penyelesaian tuntutan ganti kerugian daerah bagi seluruh pihak terkait.

download madu tv di playstore

Continue Reading
Klik untuk berkomentar

Tinggalkan Balasan

Radio MDSFM

Madu TV Channel

Linked Media

%d blogger menyukai ini: