Beranda Berita Carut Marut Sistem Zonasi DPRD Kota Blitar Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Cabang...

Carut Marut Sistem Zonasi DPRD Kota Blitar Panggil Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Blitar

133
0

Banyaknya protes dari orang-tua siswa di berbagai daerah, terkait penerimaan peserta didik baru (PPDB) sistem zonasi, pihak DPRD Kota Blitar memanggil dinas pendidikan provinsi cabang blitar. Pihak diknas provinsi. Menyatakan, jika sistem zonasi mengacu permendikbud. Sementara pihak dewan merekomendasikan agar sistem zonasi dihapus, karena tidak adil untuk para siswa, dan justru dinilai membuat siswa malas belajar.

Inilah hearing antara DPRD Kota Blitar, dengan Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Blitar di Gedung Dewan Kota Blitar. Hearing yang dilakukan di ruang komisi 1 tersebut, digelar karena banyaknya protes dari orang-tua siswa di berbagai daerah, terkait penerimaan peserta didik baru (ppdb) tingkat slta.

Hearing antara komisi 1 DPRD Kota Blitar dengan Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Blitar terpaksa dilakukan, Karena saat ini proses PPDB sistem zonasi banyak dikeluhkan dan dinilai menjadi momok bagi para siswa, untuk melanjutkan sekolah ke tingkat slta.

Usai hearing, Perwakilan Dinas Pendidikan Provinsi Cabang Blitar, Karno menyatakan jika PPDB sistem zonasi sudan Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan (Permendikbud) Nomor 51 Tahun 2018. Namun Gubernur Jawa Timur sempat menghentikan PPDB, dan akhirnya membuat kebijakan, dengan merubah zonasi yang awalnya 90 menjadi 70 persen, Sementara selebihnya digunakan bagi siswa berprestasi dan masyarakat kurang mampu.

Sementara, Anggota Komisi 1 DPRD Kota Blitar, Nuhan Wahyudi mengatakan, jika PBDB sistem zonasi dinilai belum Saatnya diterapkan, karena tidak mempertimbangkan dampak yang ditimbulkan. Pihaknya juga menilai, sistem zonasi Justru membuat siswa jadei malas belajar, dan hanya berorientasi mendapatkan tempat tinggal yang dekat dengan sekolah. Pihaknya juga akan merekomendasikan, agar sistem zonasi ditinjau kembali.

Seperti diketahui, jika dampak dari ppdb sistem zonasi, menimbulkan polemik di berbagai daerah. Seperti yang terjadi di surabaya, ratusan orang-tua calon murid datang ke kantor gubernur, untuk memprotes dan menuntut penghapusan sistem zonasi di sekolah.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

+ 87 = 96