Buat Kontrak Kerja Sama Tanpa Naggaran, Kemhan Rugikan Negara Rp. 800 Miliar

58

Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menaikkan kasus dugaan korupsi terkait pengelolaan satelit untuk Slot Orbit 123 derajat Bujur Timur ke tingkat penyidikan. Menko Polhukam Mahfud MD mengatakan terjadi penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan satelit tersebut sejak 2015.

Aparat penegak hukum melalui Kejagung dalam beberapa waktu cukup lama melakukan penyelidikan beberapa informasi tentang dugan pelanggaran hukum yang meyebabkan kerugian  negara yaitu kementerian pertahanan tahun 2015 melakukan kontrak dengan avanti untuk melakukan sesuatu yang belum ada anggarannya.

Kemhan juga membuat kontrak kerja sama dengan beberapa perusahaan, di antaranya Avanti Communication Ltd, Navayo, Airbus, Detente Hogan Lovells, dan Telesat, dalam kurun waktu 2015-2016. Pasalnya, kontrak tersebut untuk membuat Satkomhan (satelit komunikasi pertahanan).

Hal tersebut karena tidak membayar satleti sesuai kontrak yang ditandatangai sehingga pada 9 juni 2019 sehingga sebagaimana putusan negara harus membayar masing-masing Rp515 miliar dan USD 20,901 juta.

Sementara itu, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin mengungkap, kasus tersebut sudah naik ke tingkat penyidikan. (red)