Connect with us

Internasional

Boy Rafli: Densus 88 Dibutuhkan dalam Penegakan Hukum Terorisme

“ Ya sebaiknya tetap berjalan (Peran Densus 88) sesuai dengan sistemnya yang mengatur dalam UU begitu “

Diterbitkan

pada

Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam kegiatan peringatan 19 tahun Bom Bali I di Legian Kuta, Bali, Selasa (12/10/2021). ANTARA/Ayu Khania Pranisitha.

Badung – Kepala BNPT Komjen Pol. Boy Rafli Amar mengatakan bahwa Densus 88 Antiteror Polri dibutuhkan dalam penegakan hukum terorisme di wilayah Indonesia.

“Ya tentunya dalam sistem penanggulangannya untuk terorisme penegakan hukumnya dilakukan oleh Densus 88, jadi tetap dibutuhkan dalam konteks penegakan hukum terorisme. Kalau dibubarkan yang melaksanakan penegakan hukumnya siapa,” kata Kepala BNPT Komjen Pol Boy Rafli Amar dalam kegiatan peringatan 19 tahun Bom Bali I di Legian Kuta, Bali, Selasa.

Ia mengatakan dalam penanggulangan terorisme, Densus 88 Antiteror itu merupakan penegak hukumnya atau penyidik kejahatan terorisme. Untuk itu dalam praktiknya keberadaan Densus 88 Polri tetap dibutuhkan.

“Ya sebaiknya tetap berjalan (Peran Densus 88) sesuai dengan sistemnya yang mengatur dalam UU begitu,” ujarnya.

Sementara, kata dia untuk BNPT sendiri fokus di bidang pencegahan, kerja sama, koordinasi dalam konteks penanggulangan yang berbasiskan pada pembangunan kesejahteraan membangun kesadaran masyarakat agar waspada.

“Dalam hal ini yang bertugas menyidik kejahatan terorisme bagian Densus 88,” ucap Boy.

Sebelumnya, sempat beredar cuitan anggota DPR RI Fadli Zon melalui akun twitternya pada Selasa (5/10) yang mengusulkan Densus 88 dibubarkan, karena pasukan khusus itu dianggap telah menyebarkan narasi kebencian terhadap islam (Islamofobia).

Adapun cuitan tersebut merupakan bagian dari komentar Fadli Zon terhadap berita salah satu media nasional berjudul “Densus 88 Klaim Taliban Menginspirasi Teroris Indonesia”.(akp/antara/*)

Continue Reading
Advertisement

Internasional

AS Pertimbangkan Bebas Visa untuk 4 Negara

Diterbitkan

pada

Arsip Foto - Menteri Keamanan Dalam Negeri AS Alejandro Mayorkas di Washington, 24 September 2021. ANTARA/Reuters/as.

Washington, Amerika Serikat – Menteri Keamanan Dalam Negeri Amerika Serikat Alejandro Mayorkas pada Selasa mengatakan bahwa AS sedang mempertimbangkan untuk menambahkan empat negara ke dalam program bebas visanya.

Program bebas visa itu memungkinkan warga asing datang ke AS tanpa visa untuk masa tinggal hingga 90 hari.

“Kami memiliki empat kandidat dalam proses: Israel, Siprus, Bulgaria dan Rumania,” kata Mayorkas dalam sebuah acara industri perjalanan pada Selasa (26/10).

“Kami sangat, sangat fokus pada program ini,” ujar Mayorkas. Dia juga menyebutkan program itu memberikan manfaat ekonomi dan keamanan yang signifikan.

Pada September, AS menambahkan Kroasia ke dalam program bebas visanya.

Kepala Eksekutif Asosiasi Perjalanan AS Roger Dow mengatakan penambahan Kroasia dalam daftar bebas visa AS itu berkontribusi pada peningkatan devisa senilai 100 juta dolar AS (sekitar Rp1,42 triliun) bagi ekonomi Negeri Paman Sam itu.

“Setiap kali Anda menambahkan salah satu negara (ke dalam daftar bebas visa) ini, perjalanannya akan meningkat pesat,” kata Dow.

Pihak Gedung Putih pada Agustus mengatakan bahwa Biden menekankan “pemerintahannya akan memperkuat kerja sama bilateral dengan Israel dengan cara yang akan menguntungkan warga AS dan warga Israel, termasuk dengan bekerja sama untuk memasukkan Israel dalam program bebas visa AS.”

Pernyataan tersebut disampaikan Gedung Putih setelah pertemuan antara Presiden AS Joe Biden dan Perdana Menteri Israel Naftali Bennett.

Mayorkas juga telah bertemu dengan Duta Besar Israel untuk AS pada Agustus dan keduanya membahas isu bebas visa.

Pada Februari, Mayorkas berbicara dengan Komisaris Komisi Eropa untuk Urusan Dalam Negeri dan keduanya “menyatakan minat yang berkelanjutan dalam mempertahankan Perjanjian Catatan Nama Penumpang AS-EU dan bekerja sama dengan Bulgaria, Kroasia, Siprus, dan Rumania untuk memenuhi kualifikasi untuk Program Bebas Visa.”

Untuk mengikuti program tersebut, setiap negara harus memenuhi persyaratan terkait kontraterorisme, penegakan hukum, penegakan imigrasi, keamanan dokumen, dan pengelolaan perbatasan.

Saat ini ada 40 negara yang termasuk dalam program bebas visa AS.

“Persyaratan ini termasuk memiliki tingkat penolakan visa non-imigran di bawah 3 persen, mengeluarkan dokumen perjalanan yang aman, dan bekerja sama dengan penegak hukum dan otoritas kontraterorisme AS,” kata Departemen Keamanan Dalam Negeri AS pada September.(reuters)

Continue Reading

MaduTV on Facebook

 

TV DIGITAL MADU TV

Radio MDSFM

Linked Media

madu-tv-live-streaming

Trending

%d blogger menyukai ini: