Bawaslu Kabupaten Blitar Gelar Sidang Dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu 2024

73

Blitar, Jumat – Sidang lanjutan di Kantor Bawaslu Kabupaten Blitar pada pagi ini menjadi sorotan publik. Sidang yang merupakan agenda ke dua ini menghadirkan Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso, sebagai terlapor, serta kuasa hukum dari DPC PDI Perjuangan, Mashudi dan M. Lutfi Murtadlo, sebagai pihak pelapor. Sidang yang dipimpin oleh Majelis Pemeriksa Nur Ida Fitria, didampingi oleh dua anggota majelis, Masrukin dan Narsulin, mengambil agenda penyampaian jawaban terlapor.

Dalam pernyataannya usai sidang, Ketua KPU Kabupaten Blitar, Hadi Santoso, menjelaskan bahwa pokok pelaporan ini berkaitan dengan satu bakal calon dari DPC PDIP Kabupaten Blitar yang ada di Dapil Tiga. Calon tersebut dinyatakan tidak lolos karena tidak memenuhi persyaratan saat dilakukan verifikasi hasil pencermatan Rancangan Daftar Caleg Sementara (DCS).

Hadi Santoso menyampaikan penjelasan secara rinci mengenai proses verifikasi yang telah dilakukan oleh KPU Kabupaten Blitar. Ia menekankan bahwa keputusan yang diambil oleh KPU Kabupaten Blitar merupakan hasil dari proses yang transparan dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

“Saya ingin menegaskan bahwa KPU Kabupaten Blitar telah menjalankan proses verifikasi dengan cermat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Keputusan kami tidak bersifat diskriminatif dan didasarkan pada fakta-fakta yang ada,” kata Hadi Santoso.

Masrukin, salah satu anggota majelis, juga memberikan tanggapannya terkait jalannya sidang ini. Ia mengatakan bahwa Bawaslu Kabupaten Blitar telah berkomitmen untuk memastikan setiap sengketa terkait pemilu ditangani dengan adil dan transparan.

“Sidang ini merupakan bagian dari upaya kita untuk memastikan proses pemilu berjalan dengan baik dan sesuai dengan aturan. Kami akan terus bekerja keras untuk memastikan setiap klaim dan sengketa diselesaikan dengan adil,” ujar Masrukin.

Sementara itu, agenda sidang lanjutan yang ke tiga telah dijadwalkan akan digelar oleh Bawaslu Kabupaten Blitar pada hari Senin, tanggal 16 Oktober mendatang. Sidang ini akan terus mengupas dugaan pelanggaran administratif pemilu 2024 dengan tujuan untuk mencapai keputusan yang adil dan objektif.

Proses sidang ini merupakan bagian dari upaya untuk menjaga integritas dan transparansi dalam pemilu, sehingga masyarakat dapat memiliki keyakinan penuh terhadap hasil pemilihan yang akan datang. Publik diharapkan untuk terus mengikuti perkembangan sidang ini sebagai bagian dari proses demokrasi yang berlangsung di Kabupaten Blitar.