TULUNGAGUNG, MADUTV – Hal tersebut disampaikan langsung Kasubid Ormas Analis Ahli Muda Subtansi Ormas Bakesbangpol Jatim, Khamim. Pihaknya mengungkapkan jika masih ditemukan permasalahan seperti jarangnya pelaporan keberadaan ormas yang terdaftar pada pemerintah daerah. Selain itu, sejumlah ormas yang telah habis masa tenggangnya juga tidak melakukan perpanjangan surat keterangan terdaftar (SKT) pada pemerintah daerah.
“Hingga saat ini masih ada ormas yang tidak melaporkan kegiatannya pada pemerintah daerah. Kami juga menemukan sejumlah organisasi yang telah habis masa tenggangnya tidak melakukan perpanjangan” ungkap Khamim, disela-sela kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas di UPT. Balai Latihan Kerja, Ngunut Kabupaten Tulungagung, Senin (4/12/2023).
Khamim menyebutkan ada sebanyak 10.253 ormas berdiri di Jawa Timur per Oktober 2023.
“Di Jawa Timur saat ini telah terdata sebanyak 918 ormas masuk kategori LSM, serta 335 ormas lainnya berasal dari organisasi perkumpulan maupun yayasan yang telah terdaftar di Bakesbangpol Jatim,” imbuh Khamim.
Setiap ormas yang berdiri berhak memperoleh hak atas kekayaan intelektual serta melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan organisasi.
“Organisasi kemasyarakatan sebetulnya juga berhak melakukan kerja sama dengan Pemerintah, swasta maupun pihak lain dalam pengembangan dan menjaga keberlanjutan organisasinya,” imbuhnya.
Pada sisi lain, Anggota DPRD Provinsi Jatim, Ahmad Tamim menjelaskan sosialisasi tersebut merupakan upaya meningkatkan kinerja dan menjaga keberlangsungan ormas di Jawa Timur. Dalam penyampaiannya, Ahmad Tamim menegaskan anggota ormas dapat meningkatkan kemampuan, daya tahan, dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
“Dalam pemberdayaan Ormas yang ada, Pemerintah Pusat maupun Daerah harus menghormati dan mempertimbangkan aspek sejarah, rekam jejak, peran serta integritas Ormas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.” ungkap pria yang akrab disapa Gus Tamim tersebut.
Dirinya menjelaskan, dengan melakukan optimalisasi peran ormas juga dapat dijadikan parameter terciptanya masyarakat madani. Optimalisasi peran tersebut dapat menyiapkan kelompok masyarakat dalam partisipasi pembangunan bangsa.
“Ormas juga harus menjadi pencerah (conzentination) melalui core kegiatan yang lebih sistemik dan terarah pada fokus bidang tertentu sehingga mampu mempercepat laju pertumbuhan gerak sosial masyarakat,” imbuhnya.
Untuk memaksimalkan peran tersebut, Ahmad Tamim meminta agar pengawasan terhadap keberadaan kegiatan, koordinasi Pengawasan Eksternal secara berjenjang dengan jenjang pemerintahan terhadap organisasi kemasyarakatan harus dilaksanakan.
“Tak hanya itu , ormas juga diwajibkan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur,” pungkasnya.(red)