Beranda Berita Alasan BS Tambang di Lahan Yang Diklaim Salah Satu CV

Alasan BS Tambang di Lahan Yang Diklaim Salah Satu CV

210
0

Kediri (madu.tv) – – – Mencuatnya persoalan penggalian tambang yang berada di Dusun Jember Kunjang  Kabupaten Kediri yang dianggap adanya aksi penambangan ilegal dibantah oleh BS salah satu mitra dari pengurus disalah satu  CV. Adhi Djojo. Munculnya sejumlah pemberitaan  beberapa waktu lalu dimana BS selaku investor melakukan penggalian secara ilegal dilahan galian milik CV Adhi Djojo yang mengantongi Izin Usaha Pertambangan atau IUP Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor : P2T/61/15.02/VII/2017 yang berlokasi di perbatasan antara Kabupaten Kediri dan Kabupaten Jombang bahwa itu adalah tidak benar

BS yang mewakili investor dan pendana mengatakan bahwa semua yang dikatakan oleh Moh Khabibi pemilik resmi izin pertambangan CV Adhi Djojo melalui pengacaranya Imam Mohklas tidak benar.

Apa yang dikatakan kuasa hukumnya CV Adhi Djojo Iman Mohklas, pihak investor dan pendana BS menambang lahan secara ilegal tidak betul. Hal tersebut dikatakan oleh BS saat ditemui berada di Kota Kediri, Senin (15/7/19) sore.

Dikatakan lebih lanjut,  BS mewakili Investor atau pendana, dimana saat itu semua orang yang tergabung di CV Adhi Djojo menawarkan perjanjian kerjasama untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, perbatasan dengan Kecamatan Gudo Kabupaten, Jombang, akhirnya kesepakatan pun terjadi.

“Saya klarifikasi terhadap pemberitaan media online yang kebetulan menyangkut inisial nama saya BS yang telah menduga melakukan penambangan ilegal, namun saya kira pemberitaan tersebut hanya dari satu narasumber belum ada jawaban dari saya maka hari ini saya jumpa pers untuk klarifikasi atas kebenaran persoalan tersebut, agar berimbang dan mengetahui akan kebenarannya mengapa saya menambang di lahan CV Adhi Djojo, “jelas BS.

BS, menerangkan bahwa dirinya bersama Investor yang mendanai awal pengurusan izin penambangan CV Adhi Djojo melakukan kesepakatan untuk melakukan pengalian bersama sebagai bentuk kerjasama bisnis di Dusun Jember, Desa Pare Lor, Kecamatan Kunjang, Kabupaten Kediri, karena dari tujuh orang yang tergabung di CV Adhi Djojo menawarkan menjadi pendana dengan perhitungan yang ditawarkan dan akhirnya kesepakan pun terjadi.

“Saya mewakili Investor yang memang menjadi pendana dari CV Adhi Djojo dimana saat itu menawarkan bagi hasil serta pembebasan tanaman petani dan lain lain yang digunakan jalan bahkan CV Adhi Djojo telah meminta keuntungan lebih dulu sebelum ada kesepakatan hasilnya sepenuhnya diserahkan pada Investor,”bebernya.

Setelah berjalannya waktu memang ada tagihan pajak yang harus dibayar. Namun pihak Investor meminta data pada CV Adhi Djojo berapa yang harus dibayar, akan tetapi dari salah satu orang CV Adhi Djojo mempengaruhi rekan yang lain agar mengusir pihak Investor agar tidak menambang lagi.

“Ini yang membuat ambigu, kita pihak Investor sudah mengeluarkan anggaran yang jumlahnya tidak sedikit, waktu ada tagihan pajak ke CV Adhi Djojo itu yang dijadikan alat untuk menggeser kita agar tidak menambang lagi dengan alasan kalau tidak kuat bayar pajak silakan pergi, ini kan lucu kita masih menghitung pajak malah tidak boleh menambang, ini yang harus kita pahami, pajak kita bayar kita tidak menambang secara Ilegal justru kita kalau begini sebagai investor merasa dirugikan,” terangnya.

“Kita sebagai pendana sudah tahu tanggung jawabnya, bahkan dari CV Adhi Djojo menambang hasilnya tidak masuk perhitungan, kita tidak mempermasalahkan,”ucap BS.

Mengenai perjanjian Isi surat pernyataan tersebut adalah ‘Dengan Ini Saya Menyatakan dan Bertanggung Jawab Penuh atas Penambangan Yang Saya Lakukan di Wilayah IUP OP CV. Adhi Djojo mulai terhitung Tanggal 8 Juli 2019′ (awal kegiatan pertambangan). Benar-benar Saya Lakukan Dengan Sadar dan Tanpa Izin Dari Direktur Pemilik Izin CV Adhi Djojo’. Surat pernyataan itu dibuat di Kunjang, 8 Juli 2019 dan ditanda tangani oleh BS diatas materi Rp 6.000. Dirinya membenarkan karena itu suatu perjanjian antara CV Adhi Djojo dengan Investor.

Namun, menurut BS perjanjian yang dibuat tersebut bukan tulisan saya, dan saya hanya menandatanganinya. “Itu yang menulis bukan saya, akan tetapi pihak mereka dan saya hanya menandatanginya saja, “kata BS.

Kuasa Hukum dari Investor dan Pendana BS mengatakan hal senada, bahwa terkait CV. Adhi Djojo masih dalam proses sengketa perdata yang masih dalam upaya banding yang belum ada kekuatan hukum tetap. Maka antara CV Adhi Djojo dengan Ismiarso yang mewakili para investor dan pendana menanggung hak dan kewajiban untuk melakukan penambangan di Parelor.

“Karena tambang masih statusnya dalam status Quo, maka dari dalam perjanjian 01 Agustus 2017 tentunya masih punya hak untuk melakukan kegiatan pertambangan” jelas Nasiqul Khoiri Abadi SH, MH Kuasa Ismiarso beserta investor dan pendana.

Ditanya, apakah nantinya ada mediasi, Nasiqul Khoiri Abadi SH, MH Kuasa Ismiarso beserta investor mengatakan, bahwa pada prinsipnya siap, kapanpun dimanapun asal kan ada wasitnya.

“Pada prinsipnya kembali kepada kerjasama awal, karena investor sudah mengeluarkan dana besar sekali untuk ijin awal, pembuatan jalan, pembebasan lahan sampai hari ini belum kembali sebesar Rp 6 milyard untuk awal, ” tutur Nasiqul Khoiri Abadi SH, MH.

Kasus saling klaim ini terus bergulir dan akan sampai keranah hukum. BS tidak mengharapkan hal tersebut terjadi, permasalahan ini berawal dari kerjasama bisnis jadi pihaknya menginginkan kalau bisa masalah ini diselesaikan secara musyawarah agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan dan bisnis terus dapat diteruskan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

44 − 41 =