BLITAR – Ribuan Warga yang notabene menjadi penduduk wilayah Kabupaten Blitar bagian selatan ingin memisahkan diri dari Kabupaten Blitar.
Hal itu lantaran Blitar Selatan yang terdiri dari 7 kecamatan itu, merasa kurang mendapat perhatian dari pemerintah daerah soal percepatan pemerataan dan pembangunan.
Keinginan untuk melepaskan diri dari Kabupaten Blitar alias memekarkan wilayah itu diutarakan ribuan warga Blitar Selatan saat aksi unjuk rasa di halaman Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro, Senin (16/1/2023).
Mereka datang membawa ratusan truk, yang kemudian semua diparkir memenuhi halaman Kantor Pemkab Blitar.
Koordinator aksi Aliansi Masyarakat Blitar Selatan Menggugat Trianto mengatakan, selama ini kawasan Blitar Selatan memang tidak pernah menjadi skala prioritas dalam pembangunan infrastruktur oleh Pemkab Blitar.
“Padahal kekuatan APBD Kabupaten Blitar beberapa tahun ini sangatlah besar. APBD tahun 2022 saja sebesar Rp 2,2 triliun. Sedangkan tahun 2023 ini Rp 2,4 triliun. Tapi ironisnya hingga saat ini wilayah Blitar Selatan infrastrukturnya banyak yang rusak parah,” ujar Trianto.
Trianto menegaskan masyarakat Blitar Selatan menuntut agar Pemkab Blitar membangun infrastruktur berkualitas secara merata di kawasan Blitar Selatan.
Kemudian tuntutan yang kedua adalah pembangunan infrastruktur harus dilakukan dengan bersih. Tanpa korupsi dan nepotisme.
“Masyarakat juga menuntut agar semua visi dan misi Bupati Blitar dilaksanakan secara konsisten,” terangnya.
Aksi unjuk rasa sempat memanas. Masa yang sudah menunggu kehadiran Bupati Blitar Rini Syarifah sejak awal tak puas hanya ditemui Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso.
Hingga akhirnya Wabup Rahmat Santoso berinisiatif melakukan panggilan video dengan Bupati Rini Syarifah.
Massa baru membubarkan diri setelah pakta integritas yang mereka bawa ditandatangani, DPRD Kabupaten Blitar dan perwakilan Pemkab Blitar.
Sementara Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso usai menemui massa mengatakan, dirinya berkomitmen untuk memberikan perhatian lebih kepada Blitar Selatan dengan komposisi anggaran hingga 70 persen dibanding wilayah lainnya.
“Pembahasan kan mulai Februari ini nanti semua ikut mengawal. Insyaallah tidak sampai ada yang namanya pemekaran,” pungkasnya.(sk)
