Surabaya  – Sebanyak 7.658 narapidana (napi) di sejumlah lapas dan rutan di Jawa Timur sejak Januari 2021 hingga 19 Oktober 2021 dinyatakan bebas lewat program asimilasi dan integrasi rumah. Pembebasan narapidana tersebut merupakan upaya Kanwil Kemenkumham Jatim mengurangi dampak kelebihan kapasitas di lapas dan rutan yang mencapai 109 persen.

Kepala Kanwil Kemenkumham Jatim Krismono dalam keterangan tertulis, Selasa, mengatakan program asimilasi dan integrasi di rumah tersebut dilakukan selama pandemi COVID-19. “Sejak Januari hingga 19 Oktober 2021 total ada 7.658 warga binaan telah mendapatkan haknya,” katanya. Ia mengatakan di samping mempercepat vaksinasi, pihaknya menjalankan kebijakan Permenkumham Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Permenkumham Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak untuk Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.
Dalam kebijakan tersebut, kata dia, berlaku bagi narapidana yang tinggal dua pertiga masa pidananya dan anak yang tinggal setengah masa pidananya sampai tanggal 31 Desember 2021.
“Biasanya asimilasi terlaksana di tempat yang sudah lapas sediakan atau di tempat kerja sosial. Akan tetapi, dengan kebijakan ini warga binaan bisa melakukan di rumah,” ujar Krismono. Hak asimilasi dan integrasi itu tidak asal tersampaikan. Hal tersebut karena warga binaan setidaknya harus memenuhi syarat, seperti berkelakuan baik dan aktif dalam program pembinaan.
Menurutnya, lapas atau rutan akan memastikan kejelasan keluarga atau penjamin serta pihak lapas atau rutan akan menggandeng bapas untuk melakukan sidang tim pengamat pemasyarakatan (TPP).
“Sidang ini yang akan menentukan apakah warga binaan berhak mendapatkan asimilasi dan integrasi atau tidak,” katanya.
Meski ketat, Krismono menegaskan bahwa seluruh pelayanan tersebut gratis dan jika masyarakat menemukan adanya penyimpangan dan pelanggaran agar bisa segera melaporkan kepada kanwil.
“Akan segera kami tindak lanjuti jika ada penyimpangan, jangan ragu melapor kepada kami,” ujarnya.
Hingga saat ini, total ada 5.352 warga binaan yang mendapatkan hak asimilasi. Sedangkan 2.306 lainnya mendapatkan hak integrasi seperti pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat.
“Total ada 7.658 warga binaan yang bebas melalui kebijakan tersebut. Ini bukan obral hukuman. Ini menjadi upaya kami untuk mengendalikan jumlah warga binaan di lapas rutan agar tidak memperparah kondisi pandemi,” katanya
Dari jumlah itu, terdapat 38 orang orang melakukan pelanggaran tata tertib. Dengan perincian 10 orang melanggar saat asimilasi. 28 lainnya melanggar tata tertib integrasi.
“Jumlah ini tentunya sangat kecil karena rasionya hanya 0,4 persen,” kata Krismono. (Antara/is)