Jakarta – Aktif dalam mendukung pelestarian Penyu, Kelompok Sadar Konservasi Penyu Kampung Makimi, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua, terima bantuan Konservasi Kelompok Masyarakat Penggerak Konservasi (KOMPAK) Tahun 2021. Bantuan ini dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Loka Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Laut Sorong, Direktorat Jenderal Pengelolaan Ruang Laut (Ditjen PRL).
Bantuan dengan nilai 94.493.300 rupiah berupa 1 unit kapal (Longboat) untuk pengawasan. Kemudian 1 unit mesin tempel 15 pk, 1 unit laptop. Selain itu, ada 1 unit printer, 5 unit pelampung, 3 unit senter kepala, 2 unit aerator, dan 2 unit kawat ram. Dengan bantuan tersebut, kegiatan perlindungan dan pelestarian penyu di Kampung Makimi semakin baik dalam pelaksanaannya.
Ketua Kelompok Sadar Konservasi Penyu Makimi, Antonius Yoweni, menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan Pemerintah melalui Loka PSPL Sorong, Kementerian Kelautan dan Perikanan.
“Bantuan ini menjadi penyemangat untuk kami agar terus melakukan pelestarian penyu. Khususnya di pantai peneluran yang ada di Kampung Makimi. Selain itu, bantuan ini juga menjadi bukti bahwa pemerintah masih memperhatikan kami sebagai kelompok masyarakat penggerak konservasi yang ada di wilayah Indonesia Timur. Khususnya Provinsi Papua,” ungkap Antonius.
Kepala LPSPL Sorong, Santoso Budi Widiarto, menjelaskan bahwa Kelompok Sadar Konservasi Penyu Kampung Makimi, selama ini melaksanakan kegiatan konservasi penyu di Pantai Makimi, Distrik Makimi. Salah satu kegiatannya, melakukan relokasi terhadap sarang yang terancam oleh abrasi maupun predator.
“Bantuan seperti perahu longboat ini kami harap dapat optimal dalam pemanfaatannya, untuk menunjang kegiatan kelompok. Selain itu untuk melakukan pengawasan di pantai peneluran dan relokasi sarang penyu yang posisinya terancam agar lebih efektif dan efisien,” harapnya.
“Kelompok juga terus berupaya melakukan sosialisasi pelestarian penyu kepada masyarakat luas dengan pelibatan masyarakat melalui program adopsi penyu. Dengan begitu, masyarakat bisa ikut andil dalam pelestarian penyu, dengan memberikan biaya sebesar 10 ribu untuk setiap tukik yang terlepas. Biaya yang pengelola dapatkan kemudian kelompok kelola untuk keperluan operasional kegiatan kelompok,” terang Santoso.
Ia menyampaikan bahwa KKP telah menyalurkan bantuan kepada 12 kelompok masyarakat di Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat. Dalam kurun waktu 2018 hingga 2020, total nilai lebih dari 1 miliar rupiah.
Plt. Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Hendra Yusran Siry, menjelaskan bahwa pemberian bantuan ini merupakan salah satu stimulus kepada kelompok masyarakat agar lebih giat dan semangat dalam melaksanakan kegiatan konservasi. Secara tidak langsung dapat membantu menggerakkan perekonomian di tengah pandemi Covid-19.
“Sesuai arahan Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono, segenap jajaran di Kementerian Kelautan dan Perikanan harus memberikan dukungan kemajuan ekonomi. Khususnya kepada kelompok masyarakat yang bergerak di bidang kelautan dan perikanan,” terang Hendra.
Pemberian bantuan ini telah melewati beberapa tahapan sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut, Nomor 8 Tahun 2021. SK tersebut berisi tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Konservasi Tahun 2021. Beberapa tahapan tersebut seperti tahapan pengusulan kelompok calon penerima bantuan dan verifikasi. Kemudian, penetapan kelompok penerima bantuan, hingga monitoring, dan evaluasi , ketika bantuan telah sampai kepada kelompok masyarakat. (*/red)
