Balikpapan – Rapat Koordinasi (RAKOR) sekaligus peninjauan ke sejumlah titik di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) dihadiri oleh sejumlah perwakilan kementerian dan lembaga. Acara yang diinisiasi oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan tersebut bertujuan untuk menyusun desain sistem keamanan Ibu Kota Negara.
Penyusunan desain tersebut membutuhkan koordinasi intensif antara semua kementerian dan lembaga yang berkepentingan. Hal ini menjadi salah satu simpulan dalam rapat koordinasi dan sinkronisasi yang digelar oleh Deputi V Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Kemenko Polhukam.
RAKOR, yang dihelat di Balikpapan pada Kamis (25/1/2024), juga diikuti dengan peninjauan langsung ke sejumlah titik di kawasan IKN. Dalam hasil RAKOR, Deputi V Bidkoor Kamtibmas Kemenko Polhukam, Irjen Pol Rudolf Alberth Rodja, menyampaikan sejumlah poin penting.
Di antaranya, semua hal terkait perencanaan desain sistem keamanan IKN harus dilakukan dengan baik, sehingga pada tahap pertama, di bulan Agustus hingga akhir tahun 2024, sistem tersebut sudah dapat beroperasi. Diperlukan pula koordinasi yang lebih intensif antara semua kementerian dan lembaga terkait dengan sistem keamanan IKN.
Irjen Rodja juga menekankan bahwa pembangunan infrastruktur harus diselesaikan sesuai dengan tahapan target untuk menjamin kelancaran proses kepindahan dari Jakarta ke IKN.
Selain jajaran internal Kemenko Polhukam, RAKOR ini juga dihadiri oleh sejumlah pejabat Mabes Polri dan Polda Kalimantan Timur, perwakilan Badan Otorita IKN, serta perwakilan Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN.
Sementara dalam peninjauan ke IKN setelah RAKOR, sejumlah titik dikunjungi, termasuk lokasi pembangunan kantor Kemenko Polhukam dan kantor Polres khusus kawasan IKN. Asisten Deputi V Kemenko Polhukam, Brigjen Pol Asep Jenal Ahmadi, menyampaikan hasil peninjauan tersebut.
