Jakarta – Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) berhasil meraih penghargaan atas kinerja anggaran terbaik tahun 2022 pada Rabu (17/05/2023). Kemenkumham berhasil menempati posisi kedua setelah Kementerian Keuangan dalam kategori Kementerian/Lembaga (K/L) dengan pagu besar.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani, kepada Menteri Hukum dan HAM, Yasonna H. Laoly, dalam acara Rakornas Pelaksanaan Anggaran tahun 2023 yang dilaksanakan di Ballroom Dhanapala, Kementerian Keuangan, Jl. Senen Raya No. 1, Jakarta Pusat.
Yasonna menyatakan bahwa Kemenkumham selalu berupaya meningkatkan kinerja dan kualitas belanja negara guna mendukung percepatan pertumbuhan ekonomi secara nasional.
“Penghargaan atas kinerja anggaran terbaik menunjukkan bahwa Kemenkumham terus memperbaiki tata kelola anggaran dari waktu ke waktu, dengan fokus pada pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Yasonna, yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Komjen Pol. Andap Budhi Revianto.
Dalam upaya untuk memastikan pengelolaan anggaran yang berkualitas dan bebas dari penyimpangan, Kemenkumham telah mengambil langkah-langkah yang signifikan.
“Aspek pertama yang diperkuat oleh Kemenkumham adalah integritas dan kompetensi dari sumber daya manusia yang terlibat dalam pengelolaan keuangan, agar pelaksanaan anggaran dapat dilakukan dengan baik,” ungkapnya.
Kemenkumham terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Keuangan guna meningkatkan aspek-aspek kinerja anggaran.
Menteri Hukum dan HAM berharap penghargaan ini dapat mendorong seluruh K/L untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan peruntukannya, demi kemajuan dan kesejahteraan Indonesia.
Penilaian kinerja anggaran K/L merupakan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan yang mencakup aspek Kualitas Perencanaan Anggaran, Kualitas Pelaksanaan Anggaran, dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran. Evaluasi tersebut melibatkan 8 indikator kinerja. Kemenkumham berhasil meraih penghargaan pada kategori pagu besar bersama dengan Kementerian Keuangan dan Kepolisian RI.
